Suara.com - Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Barnabas mengaku tidak tahu bagaimana foto-foto Jessica Kumala Wongso saat berada di ruang konsultasi Polda Metro Jaya bisa bocor ke luar.
Foto-foto tersebut pertamakali ditunjukkan oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu foto menunjukkan terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin tengah selonjoran di sofa empuk.
"Oh saya nggak tahu. Saya nggak pernah kasih foto apapun ya. Saya nggak tahu itu," kata Barnabas kepada Suara.com, Rabu (19/10/2016).
Barnabas kemudian menegaskan bahwa lokasi foto tersebut bukan di sel. Ketika foto diambil, Jessica tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di ruang konsultasi.
"Foto yang Jessica di sofa, itu ruang psikologi ya. Itu untuk semua tahanan. Adanya di kompleks rutan Dirtahti (Direktorat Tahanan dan Barang Bukti), rutan untuk tahanan krimum (kriminal umum)," kata Barnabas.
Barnabas mengatakan di Polda Metro Jaya terdapat ruang khusus pemeriksaan kejiwaan tahanan.
"Kalau (tahanan) lagi ada masalah aja. Tahanan kan punya hak untuk itu. Ya disediakanlah fasilitas," kata dia.
Pada sidang pembacaan replik, jaksa penuntut umum menilai Jessica bersama pengacaranya telah berbohong di persidangan.
"Tentang kesaksian terdakwa soal ruang tahanan yang kecil, bau, dan banyak kecoa, itu merupakan pilihan terdakwa sendiri supaya tidak digabung dengan tahanan lain. Bahkan, ruang (tahanan di Mapolda Metro Jaya) yang ditempati terdakwa termasuk yang paling mewah. Kami akan memperlihatkan buktinya melalui sejumlah dokumentasi berikut ini," kata jaksa Maylany di hadapan majelis hakim.
Jaksa kemudian menunjukkan foto-foto melalui proyektor dalam ruang sidang. Foto-foto tersebut memperlihatkan Jessica berada di salah satu ruangan di Polda Metro Jaya. Dia terlihat sedang bersantai, selonjoran, dan dia memakai kaus dan celana pendek.
Foto ini sempat menjadi polemik, seakan-akan Jessica mendapat perlakuan istimewa di Polda Metro Jaya.
BERITA MENARIK LAINNYA:
Kok Bisa, Korban Penggusuran Masih Mau Dukung Ahok? Ini Alasannya
Jokowi Payungi Lukas Enembe dan Rini di Papua, Dipuji-puji
Jawaban Warga Petamburan Sekitar Markas FPI Soal Ahok Mengejutkan
Berita Terkait
-
PK Jessica Wongso Ditolak Lagi! Babak Akhir Kasus Kopi Sianida?
-
Drama Kasus Kopi Sianida: PN Jakpus Kembali Tolak Mentah-mentah PK Jessica Kumala Wongso
-
Jessica Wongso di Media Australia, Wawancara Kontroversial Picu Kemarahan Masyarakat
-
MA Proses PK Jessica Wongso dalam Kasus Kopi Sianida Mirna
-
Pernah Diisukan Penyuka Sejenis, Jessica Wongso Ngaku Banyak Cowok Mendekatinya Usai Bebas
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
1,7 Juta KPM Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Alasan di Balik Batalnya Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, DPR: Dapat Tugas Baru di Danantara
-
Pemerintah Resmi Ajukan Permohonan Eksekusi Hotel Sultan
-
Jalan Berlubang di Jakarta, Siapa Bertanggung Jawab?
-
Satpol PP Duren Sawit 'Bersihkan' Trotoar dari 11 PKL dan 5 Motor Parkir Liar
-
Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK