Suara.com - Menyikapi harga singkong yang tak kunjung naik dari level terendah Rp560 per kilogram membuat Bupati Lampung Tengah Mustafa melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (19/10/2016). Dia meminta harga singkong dinaikkan.
Disaksikan puluhan petani singkong, surat bernomor 500/1557/05/2016 itu ditanda tangani Bupati Mustafa. Surat tersebut berisi permohonan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah menghentikan impor singkong dan segera menaikkan harga singkong lokal maupun nasional.
Dalam surat tersebut, Mustafa juga memaparkan bahwa Lampung Tengah adalah wilayah dengan komoditas penghasil singkong terbesar di Indonesia dengan luas 79.805 hektare dan produksi 2,4 juta ton. Dengan penurunan harga singkong dari semula Rp1.200/kg menjadi Rp560/kg di tingkat pabrik atau Rp450/kg di tingkat petani, sehingga akan sangat merugikan petani.
Mustafa menyebutkan, kondisi itu membuat petani sedikitnya telah kehilangan pendapatan Rp1,2 triliun per tahun dari anjloknya harga singkong.
"Jika diasumsikan dengan jumlah petani 100.000 kepala keluarga, maka masing-masing kepala keluarga telah kehilangan penghasilan Rp12 juta per musim tanam. Wajar jika petani kami resah. Untuk itu, hari ini saya melayangkan surat kepada Presiden meminta agar impor singkong dihentikan dan harga singkong dinaikkan," kata Mustafa lagi.
Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan impor yang telah dilakukan, khususnya jika menyangkut kesejahteraan petani. Kebijakan impor, lanjut Mustafa, seharusnya mengarah pada keberpihakan petani. Bukan sebaliknya, merugikan petani.
"Saya minta pemerintah menghapus kebijakan impor yang merugikan petani. Saya juga meminta kepada Presiden agar dapat mengabulkan permohonan dari surat yang saya sampaikan. Kami ingin harga singkong dinaikkan," katanya lagi.
Mustafa juga mengaku siap memperjuangkan nasib petani singkong langsung ke Presiden Jokowi. Jika layangan surat kenaikan harga singkong tidak ditanggapi, pihaknya akan mengajak perwakilan petani singkong bertemu langsung dengan Presiden.
"Jika harga singkong tak kunjung naik, malam Jumat nanti saya siap memfasilitasi para petani singkong di Lampung Tengah untuk bertemu langsung dengan Presiden. Demi aspirasi rakyat, saya siap memperjuangkan sampai titik penghabisan," ujar Mustafa menegaskan.
Harga singkong dalam beberapa bulan terakhir terus merosot tajam. Kondisi ini membuat petani setempat menjerit. Aswin, salah satu petani di Lampung Tengah mengatakan harga singkong saat ini pada level terendah Rp550 per kg. Harga itu masih dipangkas lagi 17 persen untuk ongkos cabut dan muat singkong.
"Jadinya bersih uang yang kami terima kira-kira Rp300 dikalikan 20 ton yaitu Rp6 juta per hektare, dengan biaya yang sudah dikeluarkan Rp7 juta buat perawatannya. Tentunya ini merugikan petani. Karena itu, saya berharap pemerintah bisa turun tangan," ujarnya pula.
Sebelumnya, berkaitan penurunan harga singkong yang dirasakan merugikan petani di Lampung, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo telah pula menyurati Presiden Jokowi, antara lain mengharapkan agar impor singkong dihentikan.
Dalam surat bernomor 525.28/1904/04/2016, tanggal 16 September 2016 itu, Gubernur Lampung menyampaikan sejumlah usulan serta upaya untuk mengatasi merosot harga singkong, yaitu usulan pertama meminta Presiden Jokowi menghentikan atau mengurangi kuota impor tepung tapioka untuk menjaga stabilitas harga singkong dan tapioka dalam negeri.
Usulan kedua, memberikan wewenang kepada Pemprov Lampung agar dapat membuat kebijakan penentuan harga dasar (floor price) singkong yang layak bagi petani khususnya di Provinsi Lampung. Usulan ketiga, dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan diversifikasi olahan hasil singkong melalui sentuhan teknologi, seperti olahan singkong menjadi beras, keripik atau olahan pangan lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, produksi singkong Lampung sebesar 7,38 juta ton. Angka Ramalan I (ARAM) 2016 sebesar 7,82 juta ton. Produksi ini menempati peringkat pertama nasional dengan luas panen 298.299 hektare. Rata-rata kepemilikan kebun singkong yaitu 0,6 hektare. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar
-
Skandal Parkir Liar Cempaka Putih: Oknum Dishub Diduga Pasok Atribut, Pramono Anung Ancam Pecat