Suara.com - Pemerintahan Obama memiliki beberapa pilihan dalam merespon keputusan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang mengambil sikap 'pisah' dari Amerika Serikat dan lebih memilih Cina.
Juru bicara Departemen Luar Negeri John Kirby mengatakan bahwa Amerika Serikat akan meminta penjelasan dari Duterte atas pengumuman pemisahan yang dibuat selama kunjungan ke Cina.
Para pejabat AS prihatin tentang ketidakpastian Duterte. Diplomat senior AS untuk Asia, Asisten Menteri Luar Negeri, Daniel Russel mengunjungi Manila akhir pekan ini.
"Dia akan berusaha mengklarifikasi komentar Duterte ini," kata Departemen Luar Negeri.
Jika memilih untuk merespon lebih keras terhadap masalah HAM, AS akan memotong bantuan militer kepada Filipina, atau agar peradilan lebih berhati-hati.
Namun para pejabat Filipina telah menyarankan negara mereka bisa hidup tanpa bantuan AS. Bahkan, usulan Cina dan Rusia menyarankan mereka mencari bantuan di tempat lain.
Sekretaris perdagangan Duterte, Ramon Lopez mengatakan pihaknya mendapat penawaran 13,5 miliar dolar AS yang akan ditandatangani selama perjalanan Duterte ke Cina. Sedangkan pihak Gedung Putih mengatakan saat ini investasi AS langsung ke Filipina lebih dari 4,7 miliar dolar AS.
Anggota Kongres AS, termasuk Senator Demokrat Patrick Leahy, telah mengindikasikan bahwa mereka akan mempertimbangkan bantuan AS ke Filipina jika pembunuhan terus berlanjut.
Washington telah memberikan Filipina bantuan militer tambahan jutaan dolar dalam dua tahun terakhir, sebagai bagian dari upaya meningkatkan hubungan sekutu untuk melawan Cina yang mengklaim teritorial di Laut Cina Selatan.
Sebagai informasi, dalam beberapa bulan terakhir, pihak Gedung Putih menekan respon dari penghinaan anti-Amerika yang digemborkan pihak Duterte. Namun pemimpin Flamboyan itu justru menaikkan taruhannya ke tingkat yang baru, dengan mengumumkan "pemisahan" nya dari teman sekutunya ini, yaknii Amerika Serikat.
Tidak hanya memutuskan, Duterte juga menggembar-gemborkan akan menata kembali hubungan dengan Beijinng dan mungkin Moskow, dua saingan besar AS.
Keputusan Duterte ini, kurang dari tiga minggu sebelum pemilihan Presiden AS yang meragukan kelanjutan hubungan persekutuan AS-Filipina dan mengancam akan melemahkan posisi Presiden Barack Obama di "poros" Asia, seiring dengan semakin kuatnya Cina.
Perjanjian Peningkatan Kerjasama Pertahanan berpotensi dipertaruhkan. Mengingat sifat volatile Duterte ini, pemerintahan Obama berusaha menghindari provokasi. Duterte diberikan teguran dengan mengingatkan atas tindakannya yang terlalu keras dalam memerangi narkoba.
Seorang pejabat AS, yang tidak ingin diidentifikasi, mengatakan ada perdebatan internal aktif dalam beberapa bulan terakhir, mengkritik pemerintah Duterte soal hak asasi manusia.
AS mempertanyakan kampanye Duterte melawan narkoba, di mana lebih dari 3.000 orang tewas sejak ia menjabat pada Juni lalu. Dia langsung merespon dengan mengejek Obama "bajingan" dan mengatakan ia harus "pergi ke neraka."
"Tampaknya tidak membantu dengan tidak mengatakan apa-apa karena saat Anda mengatakan sesuatu, mungkin ia mengurangi rentetan kata-kata kotornya," kata Murray Hiebert, wakil direktur Program Asia Tenggara pada Pusat Studi Strategis dan Internasional. [Reuters]
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP Terbaru 2026 Harga Rp2 Jutaan, Kamera Bagus dan Baterai Besar hingga 7000 mAh
- Silsilah Keluarga Lim Xin Rui yang Resmi Jadi Menantu Hasto Kristiyanto
- 3 Klub Pemain Timnas Indonesia Berhasil Raih Tiket Promosi Musim Ini
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- HP Vivo yang Bagus Seri Apa? Ini Rekomendasi Seri X, V, dan Y Sesuai Kebutuhan
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
Terkini
-
Hitung Mundur! Hotel Sultan Wajib Dikosongkan Juni 2026, Tak Ada Lagi Alasan Menunda
-
Setahun Putusan Sekolah Gratis Mangkrak, JPPI Sebut Presiden Melanggar Sumpah Jabatan dan Konstitusi
-
MK Ancam Gugurkan Parpol yang Tak Penuhi Kuota Caleg Perempuan, Begini Reaksi Demokrat
-
Bolehkah Kurban untuk Orang yang Sudah Wafat?
-
Geger! Kambing Kurban Mati Dibuang di Trotoar Cempaka Putih, PPSU Turun Tangan
-
Hari Lansia Nasional 2026: Pemerintah Hadirkan Layanan Gratis untuk Lansia
-
GMS Pusat Sesalkan Pembubaran Paksa Ibadah di Bantul, Jemaat Anak-anak Ikut Terdampak
-
Wamensos Agus Jabo Dorong Pringsewu Cari Lahan Sekolah Rakyat
-
Muncul Isu Pocong Palsu di Banten, Polisi Siaga Antisipasi Modus Kejahatan
-
MK Tegaskan Kuota 30 Persen Perempuan Wajib! Parpol Melanggar Siap-siap Digugurkan dari Pemilu