Suara.com - Filipina memastikan akan menjaga hubungan dagang dan ekonomi dengan Amerika Serikat, kata Menteri Perdagangan Ramon Lopez, Jumat, sehari setelah Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan "pemisahannya" dengan pihak Washington.
Duterte menyatakan hal tersebut di Beijing bersama 200 pebisnis untuk membuka aliansi dagang baru, mengingat hubungan dengan sekutu lamanya kurang begitu baik.
"Saya umumkan, kami akan berpisah dengan AS," kata Duterte di hadapan pebisnis Cina dan Filipina, disambut tepuk tangan hadirin.
Duterte saat itu menghadiri sebuah forum bersama Wakil Perdana Menteri Cina, Zhang Gaoli, di Aula Rakyat. Dia mengatakan "Amerika telah kehilangan arah di sektor militer, sosial, dan ekonomi".
Upaya Duterte mendekati Cina dimulai beberapa bulan setelah pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan, negara itu tak memiliki hak historis atas Laut China Selatan.
Kasus itu didaftarkan oleh pemerintahan Filipina sebelumnya. Langkah tersebut menandai berubahnya arah kebijakan luar negeri Filipina yang dipimpin mantan walikota berusia 71 tahun, yang menjabat sejak 30 Juni lalu.
Lopez berusaha menjelaskan pernyataan Duterte pada hari Jumat (21/10) kemarin di Beijing kepada CNN Filipina, seperti diberitakan Antara.
"Saya ingin mengklarifikasi, Presiden tidak berbicara mengenai pemisahan," kata Lopez.
"Dalam urusan hubungan dagang, kami tak akan menghentikan hal tersebut berikut investasi dengan AS. Presiden menyebut secara khusus keinginannya meningkatkan ikatan dengan Cina dan negara kawasan ASEAN, mitra dagang pemerintah selama berabad-abad".
Ia mengatakan, Filipina "cukup terancam karena terlalu bergantung pada satu sisi".
"Namun kami pastikan tak akan menghentikan aktivitas dagang dan investasi dengan negara barat, khususnya AS".
Maria Banaag, asisten sekretaris bidang komunikasi Presiden Filipina, menganjurkan agar masyarakat menunggu konfirmasi sebelum memaknai pengumuman Duterte.
"Tak ada salahnya menunggu konfirmasi Presiden, khususnya dari Departemen Luar Negeri sekembalinya mereka nanti," ujarnya.
Duterte mengatakan di Beijing, ia telah "menyesuaikan (pandangannya) dengan ideologi (Cina)".
"Kemungkinan saya akan ke Rusia untuk berbicara dengan (Presiden Vladimir) Putin dan mengatakan, kita, Cina, Filipina, dan Rusia, dapat bersama menghadapi dunia," katanya. "Itu adalah cara satu-satunya".
Pernyataan Duterte tampaknya akan memancing perhatian AS, mengingat Filipina dianggap sebagai sekutu penting untuk "mengimbangi" kuatnya pengaruh Cina di Asia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!
-
816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta
-
Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature
-
Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna
-
Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!
-
Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan
-
Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara
-
Pengakuan Negara Belum Cukup, Hak Penghayat Kepercayaan Masih Jadi PR Pemerintah