Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pagi tadi memberi pengarahan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rapat koordinasi di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Utara.
Acara itu berlangsung tertutup. Namun demikian, Wiranto membeberkan apa saja yang dia sampaikan dalam forum tadi. Salah satunya terkait situasi kebangsaan menjelang pilkada secara serentak pada 15 Februari 2017.
"Tadi kita menjelaskan kepada para gubernur se-Indonesia mengenai situasi terakhir dari masyarakat (terkait) politik hukum dan keamanan yang merupakan bidang tugas saya, (dijelaskan) kepada gubernur dan perwakilan-perwakilan yang lain," kata Wiranto.
Wiranto menyampaikan fakta-fakta dari proses politik, khususnya terkait pilkada.
"Ini kan kita sudah tahu ada suatu indikasi tertentu yang menilai masalah Indeks kerawanan pemilu (meningkat)," ujar Wiranto.
Wiranto mengatakan aparat telah mengantongi data berisi indeks kerawanan pilkada di beberapa daerah.
"Sudah kita miliki (data) dan beberapa bulan yang lalu kita sudah tahu dan kita sudah instruksikan supaya kerawanan-kerawanan yang terjadi di berbagai daerah tentang penyelenggaraan pemilu bisa kita minimalisir sebelum pemilu berlangsung," tutur Wiranto.
Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan terjadinya benturan antar kontestan di pilkada juga Wiranto sampaikan kepada para kepala daerah.
"Sudah kita sampaikan kepada daerah- daerah yang mempunyai indeks kerawanan pemilu yang cukup tinggi. Itu kita sudah peringatkan dan sekarang Alhamdulillah sudah ada suatu usaha untuk menekan itu," ujar Wiranto.
"Sehingga kita harapkan Pemilu atau Pilkada yang akan kita gelat kedepan, kita harapka berlangsung dengan aman dan tertib agar sukses sesuai sasaran," Wiranto menambahkan.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Diperiksa Polda Metro, Eks Ketua KIP DKI Jadi Saksi Meringankan Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
-
Kemensos Beri Santunan untuk Keluarga Marinir Korban Longsor Cisarua
-
Indeks Keselamatan Jurnalis 2025: Swasensor dan Narasumber yang Diam Jadi Tantangan Baru
-
Tok! DPR Sahkan 8 Anggota Baznas RI Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna, Ada Nama Eks Wamenag
-
DPR Gelar Rapat Paripurna ke-13 Hari Ini, Ada Tiga Surat Dari Presiden Dibacakan
-
Tanah Bergerak di Tegal Disebut Bakal Berulang, Pakar Geologi UGM: Tak Layak Huni, Cari Lokasi Baru!
-
3 Jam Bareng 22 Pengusaha APINDO di Hambalang, Prabowo Tekankan Penciptaan Lapangan Kerja
-
Respons KPK Soal 'Negara Menyuap Negara' di Kasus Suap PN Depok: Ada Niat Jahat yang Bertemu
-
Dua Rumah di Jalan Bangka Ludes Terbakar Subuh Tadi
-
Pertarungan di Senayan: Menghapus Ambang Batas Parlemen Demi Suara Rakyat atau Stabilitas Politik?