Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pagi tadi memberi pengarahan kepada gubernur seluruh Indonesia dalam rapat koordinasi di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Utara.
Acara itu berlangsung tertutup. Namun demikian, Wiranto membeberkan apa saja yang dia sampaikan dalam forum tadi. Salah satunya terkait situasi kebangsaan menjelang pilkada secara serentak pada 15 Februari 2017.
"Tadi kita menjelaskan kepada para gubernur se-Indonesia mengenai situasi terakhir dari masyarakat (terkait) politik hukum dan keamanan yang merupakan bidang tugas saya, (dijelaskan) kepada gubernur dan perwakilan-perwakilan yang lain," kata Wiranto.
Wiranto menyampaikan fakta-fakta dari proses politik, khususnya terkait pilkada.
"Ini kan kita sudah tahu ada suatu indikasi tertentu yang menilai masalah Indeks kerawanan pemilu (meningkat)," ujar Wiranto.
Wiranto mengatakan aparat telah mengantongi data berisi indeks kerawanan pilkada di beberapa daerah.
"Sudah kita miliki (data) dan beberapa bulan yang lalu kita sudah tahu dan kita sudah instruksikan supaya kerawanan-kerawanan yang terjadi di berbagai daerah tentang penyelenggaraan pemilu bisa kita minimalisir sebelum pemilu berlangsung," tutur Wiranto.
Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan terjadinya benturan antar kontestan di pilkada juga Wiranto sampaikan kepada para kepala daerah.
"Sudah kita sampaikan kepada daerah- daerah yang mempunyai indeks kerawanan pemilu yang cukup tinggi. Itu kita sudah peringatkan dan sekarang Alhamdulillah sudah ada suatu usaha untuk menekan itu," ujar Wiranto.
"Sehingga kita harapkan Pemilu atau Pilkada yang akan kita gelat kedepan, kita harapka berlangsung dengan aman dan tertib agar sukses sesuai sasaran," Wiranto menambahkan.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Jaksa Ungkap Surat Tuntutan Nadiem Makarim Setebal 1.597 Halaman
-
Diselipkan Dalam Gulungan Karpet, Polisi Bongkar Penyelundupan 760 Botol Merkuri ke Filipina
-
Netizen Tagih Maaf Personal Juri LCC Kalbar, Pimpinan MPR: Institusi Sudah Mewakili
-
Polisi Menduga Merkuri yang Diselundupkan ke Filipina Berasal dari Tambang Gunung Botak
-
Jejak Panjang Rumah Pahlawan Nasional Sardjito yang Kini Bakal Dijual
-
MPR Pastikan Lomba Ulang LCC Kalbar Gunakan Juri Independen dari Akademisi
-
Singgung Kasus Tom Lembong hingga Nadiem, Mahfud Ungkap Bahaya Intervensi Politik di Hukum RI
-
Bantah Ada Keberpihakan, Sekjen MPR Sebut Kisruh LCC Kalbar Murni Kendala Sound
-
Ungkap Kejanggalan di Kasus Chromebook Nadiem, Mahfud: Nampak Dipaksakan dan Ada yang Ditarget
-
Sita Rp39 Triliun Uang Koruptor di Rekening Tak Jelas, Prabowo: Mungkin Istri Muda Tidak Tahu