Suara.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta tim sukses jangan terlalu bangga hanya karena setiap hari banyak warga yang datang ke markas kampanye di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Sebab, belum tentu mereka menyoblos di tempat pemungutan suara pada 15 Februari 2017.
"Kadang-kadang tim sukses dan politisi itu suka ge er (gede rasa) tahu nggak? Mereka bilang 'banyak lho pak yang datang pak, ramai lho pak.' Orang Jakarta 10 juta bos, kalau di sini (markas kampanye) 150 ribu doang mah dikit," ujar Ahok di Jalan Lembang, Rabu (30/11/2016).
Ahok menceritakan pengalamannya ketika maju menjadi calon bupati di Bangka Belitung Timur. Yang datang ke tempat pemungutan suara hanya sekitar dua ribu orang, jauh dari ekspektasi.
"Yang datang seribu lebih, dua ribu lebih, penuh. Saya bilang, ini kampung isinya berapa orang? Oh 10 ribu. Oh berarti ada delapan ribu orang kagak datang. Yang dateng dua ribu dikasih sate lontong ya datang," kata Ahok.
Ahok mengungkapkan ketika itu banyak koordinator lapangan yang pekerjaannya hanya mengerahkan massa untuk datang ke acara-acara kampanye.
"Besok calon yang lain kampanye, datang juga yang dua ribu itu. jadi ke-ge er-an kitanya," kata Ahok.
Ahok tak ingin pengalaman di Bangka Belitung Timur terjadi lagi di pilkada 2017.
Ahok meminta pendukungnya untuk mengajak keluarga dan tetangga untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memilih nomor urut dua.
"Tanggal 15 Februari jangan liburannya, walaupun nanti TPS-nya jauh. Jangan lupa pilih nomor dua lho. Supaya saya bisa melanjutkan semua ini," kata Ahok.
Mengenai hasil survei yang menyebutkan elektabilitas Ahok dan Djarot Saiful Hidayat menurun, sementara dua pasangan rival naik, Ahok menanggapinya dengan santai.
"Kalau (surveinya )di sini (markas Lembang) semuanya harus pilih karena datang bayar. Iya, kan, datang bayar. Kalau survei di sini 99 persen menang. Orang dateng nggak diongkosin, nyumbang lagi," kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran