Suara.com - Hari ini, Kamis (8/12/2016), pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendaftarkan gugatan class action terhadap calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka mewakili kelompok warga yang keberatan dengan yang pernyataan Ahok tentang Surat Al Maidah Ayat 51 di Kepulauan Seribu.
"Kami ajukan gugatan dengan mekanisme class action, mengingat jumlah warga negara Indonesia beragama Islam sangat banyak, jadi tidak efektif jika masing - masing mengajukan gugatan sendiri - sendiri," kata Wakil Ketua ACTA Nurhayati di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada 17, Jakarta Pusat.
Gugatan class action diwakili Ali Hakim Lubis. Al Hakim yang juga anggota ACTA mewakili umat yang merasa dirugikan oleh pernyataan Ahok tentang Al Maidah.
"Gugatan ini dilakukan kelompok umat Islam diwakili oleh Ali Hakim Lubis, yang berwarga negara Indonesia dan beragama Islam," ujar Nurhayati.
Dasar gugatannya tersebut adalah Pasal 98 KUHAP yang berbunyi: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
"Kami berharap penggabungan perkara perdata dan pidana ini, persidangan kasus Ahok bisa lebih transparan. Kita tahu masyarakat khawatir dengan keseriusan penegak hukum, untuk menjerat Ahok yang dekat dengan pejabat di Institusi hukum," ujar Nurhayati.
Total nilai gugatan materiil kepada Ahok sebanyak Rp470 miliar.
"Kami minta menghukum tergugat (Ahok) ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp470 miliar yang akan didistribusikan kepada seluruh anggota kelompok dalam bentuk pembuatan fasilitas ibadah umat Islam yang dikoordinir oleh Majelis Ulama Indonesia di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia," ujar Nurhayati.
Sidang perdana kasus Ahok rencananya akan diselenggarakan pada Selasa (13/12/2016).
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Diperiksa sampai Malam, Pandji Pragiwaksono: Saya Tidak Merasa Menista Agama
-
Pandji Pragiwaksono Diperiksa 8 Jam, Diperlihatkan Penyidik Potongan Mens Rea Hasil Bajakan
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang