Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto. [suara.com/Oke Atmaja]
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan bahwa penyidik terus menyelidiki aktor-aktor intelektual yang mendanai rencana makar. Ia yakin ada pihak-pihak tertentu yang mendanai sejumlah tokoh yang berencana melakukan makar dengan menunggangi aksi pada 2 Desember lalu di Monumen Nasional, Jakarta.
"Masih ditelusuri. Memang jarang sekali ada gerakan yang tidak ada sumber dananya, atau tidak ada dananya. Dari dana yang ada alirannya sedang kami dalami," kata Rikwanto saat ditemui disela-sela rapat koordinasi wilayah Kompolnas di hotel Discovery, Taman Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (14/12/2016).
Dia menjelaskan, Polri mensinyalir aktor yang mendanai menyerahkan dana tidak langsung kepada aktor-aktor lapangan, namun saling berkait dari satu ke yang lain.
"Penelusuran itu kan nggak satu bagian. Misalnya A dapat dari B, lalu B. Dapat dari mana, mungkin juga bertemu C. Jadi belum bisa kami sampaikan sepotong-potong, karena masih dalam penelusuran," ujar dia.
Dalam penelusuran dana rencana makar tersebut penyidik kepolisian bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
"Penelusurannya jalan terus, kami kerjasama dengan PPATK," tutur dia.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengungkapkan penyidik sudah mengantongi sejumlah nama tokoh yang diduga mendanai rencana makar.
"Ada beberapa (orang) yang sedang kami dalami. Nanti pada saatnya kalau udah gamblang semuanya mungkin kami akan jelaskan," kata Iriawan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016).
Mantan Kapolda Jawa Barat menambahkan dana yang digelontorkan untuk rencana makar dilakukan secara bertahap. Sebagian dana diberikan ke aktor lapangan secara langsung.
"Ya macam-macam ya, ada yang langsung. Ada yang bertahap ya," kata dia.
"Ada beberapa (orang) yang sedang kami dalami. Nanti pada saatnya kalau udah gamblang semuanya mungkin kami akan jelaskan," kata Iriawan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12/2016).
Mantan Kapolda Jawa Barat menambahkan dana yang digelontorkan untuk rencana makar dilakukan secara bertahap. Sebagian dana diberikan ke aktor lapangan secara langsung.
"Ya macam-macam ya, ada yang langsung. Ada yang bertahap ya," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
-
Kasus Saham Gorengan, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka Baru, Salah Satunya Eks Staf BEI!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
Terkini
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Telah Terjual Lebih Dari 380 Ribu, Purwokerto Jadi Tujuan Paling Laris
-
Nekat Berangkat Saat Sakit, Tangis Pilu Nur Afni PMI Ilegal Minta Dipulangkan dari Arab Saudi
-
Kisah Epi, ASN Tuna Netra Kemensos yang Setia Ajarkan Alquran
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
Pastikan Pengungsi Hidup Layak, Kasatgas Tito Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
Soroti Siswa SD Bunuh Diri di Ngada, Ketua Komisi X DPR Desak Negara Hadir untuk Keluarga Miskin
-
Pengguna LRT Meningkat 26 Persen, Masyarakat Pindah dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Umum?
-
Geger Siswa SD Akhiri Hidup Gegara Tak Mampu Beli Buku, Legislator NTT Minta Polisi Selidiki