Suara.com - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya angkat suara ihwal situasi nasional beberapa bulan terakhir. Respon ini dikeluarkan termasuk soal upaya Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan penasehat hukumnya yang dianggap mengkriminalisasi beberapa tokoh politik dan masyarakat.
"Termasuk pemimpin Islam kontra Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017," kata Ketua KAHMI Jaya Mohamad Taufik di Jakarta, Rabu (1/2/2017) malam.
Kata Taufik, hal ini tercermin dari sikap Ahok dan penasehat hukumnya yang menganggap Ketua MUI Ma'ruf Amin memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Menurut dia, hal tersebut dilakukan dalam rangka memperlemah kekuatan islam di Indonesia.
Dia menyebut ini merupakan sebagai upaya kriminalisasi yang punya dua sasaran utama. Pertama, untuk membangun opini publik, khususnya majelis hakim, bahwa Fatwa MUI yang menyebut Ahok menistakan Al Quran adalah bohong, sehingga gugur demi hukum.
"Jika para hakim percaya, mereka berharap para hakim membebaskan terdakwa Ahok dari sanksi hukum," ujar Taufik. Padahal, kata Taufik, keputusan MUI tersebut dirapatkan selama sepuluh hari dan bukan keputusan perorangan.
"Tetapi, kolektif melalui mekanisme pembentukan tim yang terdiri dari Komisi Fatwa, Komisi Pengkajian, Komisi Humkam, dan Komisi Infokom," kata Taufik.
Adapun sasaran kedua, lanjutnya, agar kekuatan lslam politik dengan kekuatan kontra Ahok mengalami penurunan daya kritis dan kontrol terhadap pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta.
"Hal ini, diduga untuk memuluskan rencana dan upaya menggunakan metode politik uang dalam memenangkan Ahok," ujar wakil ketua DPRD DKI itu.
Atas pertimbangan tersebut, Sekretaris KAHMI Jaya, Muhammad Amin, menyatakan, pihaknya menolak dan mengecam keras setiap upaya kriminalisasi pemimpin politik ataupun tokoh Islam.
"Dan juga aktivis kontra Ahok dalam pilkada dan penista agama Islam," kata Amin di tempat yang sama.
KAHMI Jaya juga mengimbau kepada seluruh pengurus dan anggotanya mencermati dan mengkritisi setiap upaya kriminalisasi terhadap pemimpin Islam.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi