Suara.com - Advokat Cinta Tanah Air menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia untuk melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Wakil Ketua ACTA Ali Lubis menilai pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Ahok dilakukan saat serah terima laporan nota singkat pelaksanaan tugas Plt Gubernur Sumarsono ke Gubernur Petahana Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Sabtu (11/2/2017).
Pada acara itu, Ahok berbicara "pilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi".
"Kami menganggap pernyataan Ahok itu telah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Pilkada. Secara garis besar itu mengatur bahwa gubernur dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain," kata Ali Lubis di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).
Ali Lubis mengatakan pernyataan Ahok itu tidak tepat dilontarkan di Balaikota Jakarta. Tidak hanya itu, saat ini beliau juga sedang dalam masa tenang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas kampanye.
"Yang lebih memprihatinkan Ahok mengatakan itu bukan di forum kampanye, tapi di Balaikota DKI yang seharusnya steril dari aktivitas kampanye. Balaikota adalah fasilitas milik pemerintah yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan salah satu calon," tambah Ali.
Oleh karena itu, Ali meminta kepada Bawaslu segera menindaklanjuti laporan dari ACTA. Bahkan, ia meminta agar calon gubernur DKI nomor urut dua itu segera dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Kami berharap Bawaslu bisa menerima dan menindaklanjuti laporan kami ini dengan terlebih dahulu manggil Ahok. Jangan sampai ada perlakuan istimewa terhadap Ahok," ujarnya
Sebelumnya, ACTA juga melapor ke Ombudsman Republik Indonesia soal adanya dugaan maladministrasi soal terdakwa Basuki Tjahaja Purnama yang belum diberhentikan untuk sementara dari jabatan gubernur Jakarta.
Baca Juga: GNPF Beri Bukti Tambahan ke Pengadilan, Pengacara Ahok: Tak Bisa
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Surya Paloh Titip Masa Depan Indonesia ke Anak Muda: Tak Bisa Lagi Berharap pada Generasi Tua
-
Sempat Kabur ke Depok, Begal Driver Lalamove di Gunung Masigit Akhirnya Diringkus Polisi
-
Polresta Solo Amankan Dua Pemuda Bawa Clurit di Jebres, Ini Kronologinya
-
Pofesi HR Kini Tak Hanya Urus Administrasi, Tapi Juga Menuju Mitra Strategis Bisnis
-
Waketum PSSI Ratu Tisha Kenalkan Liga Universitas Coca-Cola di Forum PBB
-
Liburan ke Bali Sambil Nonton Festival Musik, Ini Deretan Destinasi Seru di Bali Selatan
-
Prananda Paloh Resmi Pimpin Garda Pemuda NasDem, Surya Paloh Beri Pesan Menyentuh
-
Mengapa Banyak Proyek AI di Perusahaan Indonesia Mandek? Ternyata Bukan Salah Teknologinya
-
Keluar dari 'Zona Tidak Aman', Sarwendah Pilih Tinggalkan Rumah Gono-gini Ruben Onsu
-
Sambut Minat Besar Investor, PLN Siapkan Kontrak Jangka Panjang untuk Akselerasi Proyek PSEL