Suara.com - Enam Fraksi DPRP menolak pengguliran Hak Angket 'Ahok Gate'. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Hati Nurani Rakyat, dan Fraksi Nasdem.
Hak Angket ini digulirkan karena pemerintah kembali mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Para pengaju hak angket menilai itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana, kepala daerah harus diberhentikan sementara ketika menjadi terdakwa pidana 5 tahun penjara.
"Bagi fraksi pemerintah kami tidak melihat adanya urgensi angket," kata Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang dalam konfrensi pers, di DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurutnya, keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali Ahok sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami sepakat kita siapkan forum dalam Komisi II jika diperlukan kami akan memerintahkan untuk mendukung jika dianggap perlu diundang Mendagri," ujar dia.
Keenam fraksi ini juga mendukung Mendagri yang meminta Mahkamah Agung untuk memberikan tafsir dalam penerapan UU Pemda ini. Meski Ketua MA sudah berkomentar soal tafsir ini dan mengembalikannya ke Kemendagri, Agus mengatakan, perlu menunggu pernyataan resmi dari MA.
"Kita tinggal tunggu saja. Kami belum mendengar langsung. Pemerintah kan menyampaikannya secara tertulis, kita tunggu hasil tertulis dari MA," kata Agus.
Usulan Hak Angket 'Ahok Gate' ini tetap berjalan dan akan dibawa ke paripurna terdekat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan akan melakukan lobi supaya angket ini tidak terjadi.
"Kalau bisa kita musyawarah," kata Utut.
Lalu bagaimana sikap Fraksi Partai Amanat yang merupakan patai pendukung pemerintahan, namun ada sejumlah orang anggota fraksinya yang ikut menandatangani pengusulan hak angket 'Ahok Gate' ini?
"Tadi ketua umum (PAN) kan sudah bilang. Ketua Umum bilang menolak Angket. Karena dia ada di pemerintah, nggak mungkin dia melawan pemerintah," kata Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat.
Untuk diketahui, 90 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari empat Fraksi menyerahkan tandatangan ke pimpinan DPR untuk pengajuan inisiatif hak angket 'Ahok Gate', Kemarin, Senin (13/2/2017).
Baca Juga: PAN Nyatakan Tolak Hak Angket Ahok Gate
"Empat fraksi, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN bermaksud mengajukan Hak Angket DPR tentang pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa (dalam kasus penodaan agama)," kata perwakilan Fraksi Demokrat Fandi Utomo, saat menyerahkan berkas ini ke pimpinan DPR.
Rinciannya, 22 orang dari Fraksi Gerindra, 42 orang dari Fraksi Demokrat, 10 orang dari Fraksi PAN dan 16 orang dari Fraksi PKS.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah