Suara.com - Enam Fraksi DPRP menolak pengguliran Hak Angket 'Ahok Gate'. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Hati Nurani Rakyat, dan Fraksi Nasdem.
Hak Angket ini digulirkan karena pemerintah kembali mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Para pengaju hak angket menilai itu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana, kepala daerah harus diberhentikan sementara ketika menjadi terdakwa pidana 5 tahun penjara.
"Bagi fraksi pemerintah kami tidak melihat adanya urgensi angket," kata Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang dalam konfrensi pers, di DPR, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Menurutnya, keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali Ahok sudah memiliki landasan hukum yang kuat.
"Kami sepakat kita siapkan forum dalam Komisi II jika diperlukan kami akan memerintahkan untuk mendukung jika dianggap perlu diundang Mendagri," ujar dia.
Keenam fraksi ini juga mendukung Mendagri yang meminta Mahkamah Agung untuk memberikan tafsir dalam penerapan UU Pemda ini. Meski Ketua MA sudah berkomentar soal tafsir ini dan mengembalikannya ke Kemendagri, Agus mengatakan, perlu menunggu pernyataan resmi dari MA.
"Kita tinggal tunggu saja. Kami belum mendengar langsung. Pemerintah kan menyampaikannya secara tertulis, kita tunggu hasil tertulis dari MA," kata Agus.
Usulan Hak Angket 'Ahok Gate' ini tetap berjalan dan akan dibawa ke paripurna terdekat. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan akan melakukan lobi supaya angket ini tidak terjadi.
"Kalau bisa kita musyawarah," kata Utut.
Lalu bagaimana sikap Fraksi Partai Amanat yang merupakan patai pendukung pemerintahan, namun ada sejumlah orang anggota fraksinya yang ikut menandatangani pengusulan hak angket 'Ahok Gate' ini?
"Tadi ketua umum (PAN) kan sudah bilang. Ketua Umum bilang menolak Angket. Karena dia ada di pemerintah, nggak mungkin dia melawan pemerintah," kata Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat.
Untuk diketahui, 90 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari empat Fraksi menyerahkan tandatangan ke pimpinan DPR untuk pengajuan inisiatif hak angket 'Ahok Gate', Kemarin, Senin (13/2/2017).
Baca Juga: PAN Nyatakan Tolak Hak Angket Ahok Gate
"Empat fraksi, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN bermaksud mengajukan Hak Angket DPR tentang pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa (dalam kasus penodaan agama)," kata perwakilan Fraksi Demokrat Fandi Utomo, saat menyerahkan berkas ini ke pimpinan DPR.
Rinciannya, 22 orang dari Fraksi Gerindra, 42 orang dari Fraksi Demokrat, 10 orang dari Fraksi PAN dan 16 orang dari Fraksi PKS.
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang