Suara.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/3/2017), siang, memunculkan pertanyaan, apakah momentum tersebut merupakan sinyalemen Demokrat akan berkoalisi dengan pemerintah.
Tapi secara diplomatis, Yudhoyono menegaskan bahwa pertemuan dengan Jokowi dalam kapasitas sebagai mantan Presiden, bukan sebagai ketua partai.
"Saya lebih mendudukkan diri sebagai mantan Presiden dan sebagai Presiden kita tidak masuk ke politik yang sangat teknis. Kalau itu akan mengalir ada mekanismenya, kalau kita cocok untuk menyelamatkan negeri ini, Negara Pancasila. Saya kira kerjasama politik apapun itu terbuka," kata Yudhoyono di beranda belakang Istana, duduk berdampingan dengan Jokowi.
Pertemuan dua tokoh yang diawali dengan makan siang tadi berlangsung penuh persahabatan.
Ketika ditanya apakah setelah pertemuan dengan Presiden akan dilanjutkan pertemuan berikutnya, Yudhoyono hanya tertawa pelan.
Dalam pertemuan tadi, kata Yudhoyono, banyak hal yang dibicarakan.
"Kami juga mendiskusikan bahwa negara ini harus maju, negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, yang mengayomi semua. Dan komitmen beliau samalah dengan komitmen saya, komitmen para mantan Presiden ingin membangun negara, ingin negara kita makin baik," kata Yudhoyono.
Ketika senang dan mengatakan pertemuan ini merupakan langkah awal yang baik.
Ketika ditanya apakah Yudhoyono akan menghadiri semua undangan acara kenegaraan dari Istana kepada para mantan Presiden serta Wakil Presiden, Yudhoyono memastikan akan hadir.
"Saya sampaikan ke beliau kalau undangan yang diberikan Istana, beberapakali saya hadir, beberapakali kali tidak hadir karena ada alasan tertentu. Tapi insya Allah kalau undangan itu saya bisa menghadiri tentu dengan senang hati. Kemarin, juga saya hadir acara kunjungan Raja Salman di DPR," kata Yudhoyono.
"Insya Allah saya akan menjadi bagian dari negara ini dari pemerintah ini," Yudhoyono menambahkan.
Berita Terkait
-
Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Jokowi 'Mati-matian' Bela PSI: Bukan Sekadar Dukungan, Tapi Skema Dinasti Politik 2029
-
Jokowi Turun Gunung, Bakal Pidato Perdana Sebagai Ketua Dewan Penasehat di Rakernas PSI
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah