Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, korupsi, pencucian uang dan premanisme di Pelabuhan Palaran Samarinda. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi disela kunjungannya ke Samarinda pada Sabtu (18/3/2017).
"Saya mengapresiasi tindakan Bareskrim Polri terhadap operasi tangkap tangan di Pelabuhan Palaran dan saya minta agar tidak segan-segan menindak segala bentuk pungutan liar," tegas Menhub.
Menhub juga menyatakan akan melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di Pelabuhan Palaran Samarinda.
Lebih lanjut Menhub mengatakan Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.
"Kejadian ini merupakan suatu praktek dimana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat mengimprove diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Oleh karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas," jelas Menhub.
Menhub berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak serta dapat memberantas praktek pungli dalam pelayanan jasa transportasi.
"Kedepannya kita akan susun aturan baru kepabeanan yang lebih mudah, murah dan diharapkan dapat merangsang iklim investasi yang lebih baik," ujar Menhub.
Seperti diketahui, tim penyidik Bareskrim Polri melakukan penggeledahan pada hari Jumat (17/3/2017) di empat titik diantaranya Kantor TKBM Komura, PT PSP, Pelabuhan Palaran dengan dugaan adanya pungutan liar ilegal yang menyebabkan tingginya biaya bongkar muat peti kemas. Dalam penggeledahan ditemukan sejumlah fakta adanya pemungutan dengan penambahan biaya yang dibebankan kepada pemilik barang diluar aturan yang ditetapkan. Terdapat 25 saksi yang sudah diperiksa namun Polri belum merilis nama tersangka karena masih dalam tahap penyidikan kepolisian.
Baca Juga: Kemenhub akan Bangun Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut