Suara.com - Kepala-kepala sekolah di daerah Indonesia disebut banyak yang berhutang demi membiayai persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pasalnya, pencairan dana biaya operasional sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan tersendat.
Kondisi itu diakui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad.
“Pencairan dana BOS terhambat karena ada penerapan mekanisme baru. BOS yang dulunya masuk kategori hibah kini menjadi belanja langsung, sehingga terjadi penyesuaian mekanisme," terang Hamid Muhammad, di Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Ia menuturkan, mekanisme penyaluran dana BOS yang baru memakan waktu lebih banyak karena harus melewati sejumlah birokrasi.
"Jadi, mekanismenya lebih panjang. Kalau dulu, dari pusat ke provinsi lalu ke sekolah. Tetapi kalau sekarang dari pusat ke provinsi, nah untuk pencairannya sekolah harus mengajukan dulu mau digunakan untuk apa," papar dia.
Hamid mengatakan dana BOS setiap daerah kekinian sudah berada di kas provinsi. Namun, pengaturan dari Kemdagri terkait pencairan dana BOS, baru terselesaikan pertengahan Februari lalu. Sementara petunjuk teknis BOS sendiri sudah selesai sejak awal Desember 2016.
"Kalau swasta sudah beres semua, kalau negeri belum semuanya cair dana BOS. Saat ini, yang sudah cair baru delapan provinsi saja, sisanya belum," ungkapnya.
Sementara laporan yang diterima Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut, terjadi keterlambatan dana BOS di Tasikmalaya dan Garut (Jawa Barat).
Baca Juga: BMW Seri 5 Teranyar Mengaspal di Tanah Air Sebentar Lagi
Akibatnya, kepsek berhutang kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan UNBK. Harga peladen daring (server) yang mahal, pengadaan jaringan dengan kuota memadai juga tak murah.
Belum lagi sekolah harus menyediakan komputer jinjing (laptop) untuk memenuhi ketentuan satu komputer untuk tiga siswa.
"Dana sekolah yang terbatas lebih diperparah dengan dana BOS belum cair atau diterima sekolah, sehingga banyak kepala sekolah terpaksa mencari hutangan," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
Terkini
-
Dicap Menteri Problematik, Menhut Raja Juli Dikecam Usai Prioritaskan Hutan untuk TNI
-
Tol Akses Patimban Capai 68 Persen, Pemerintah Kebut Konektivitas ke Pelabuhan Strategis Nasional
-
Metodologi Audit BPKP Dinilai Tak Konsisten, Pakar Desak Evaluasi Total
-
Ada Jejaring Kolektif, Pakar Ungkap Kekayaan Negara Bocor Puluhan Tahun ke Kantong Pribadi
-
Truk Hantam Motor Scoopy di Cileungsi, Penjaga Warung Madura Tutup Usia di Tempat?
-
Perempuan Kini Tak Hanya Menabung, Tapi Juga Mulai Memilih Investasi yang Berdampak
-
Stop Jadi Beban Jalanan, Jasa Raharja-Korlantas Polri Perangi Budaya Melawan Arus
-
Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler
-
Bale by BTN Permudah Masyarakat Miliki Rumah Lewat Kolaborasi dengan Rumah123
-
BRI dan Kementerian UMKM Perkuat Pembiayaan KUR, Dorong UMKM Bandung Naik Kelas