Suara.com - Kepala-kepala sekolah di daerah Indonesia disebut banyak yang berhutang demi membiayai persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Pasalnya, pencairan dana biaya operasional sekolah (BOS) yang seharusnya menjadi sumber pembiayaan tersendat.
Kondisi itu diakui Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad.
“Pencairan dana BOS terhambat karena ada penerapan mekanisme baru. BOS yang dulunya masuk kategori hibah kini menjadi belanja langsung, sehingga terjadi penyesuaian mekanisme," terang Hamid Muhammad, di Jakarta, Rabu (5/4/2017).
Ia menuturkan, mekanisme penyaluran dana BOS yang baru memakan waktu lebih banyak karena harus melewati sejumlah birokrasi.
"Jadi, mekanismenya lebih panjang. Kalau dulu, dari pusat ke provinsi lalu ke sekolah. Tetapi kalau sekarang dari pusat ke provinsi, nah untuk pencairannya sekolah harus mengajukan dulu mau digunakan untuk apa," papar dia.
Hamid mengatakan dana BOS setiap daerah kekinian sudah berada di kas provinsi. Namun, pengaturan dari Kemdagri terkait pencairan dana BOS, baru terselesaikan pertengahan Februari lalu. Sementara petunjuk teknis BOS sendiri sudah selesai sejak awal Desember 2016.
"Kalau swasta sudah beres semua, kalau negeri belum semuanya cair dana BOS. Saat ini, yang sudah cair baru delapan provinsi saja, sisanya belum," ungkapnya.
Sementara laporan yang diterima Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyebut, terjadi keterlambatan dana BOS di Tasikmalaya dan Garut (Jawa Barat).
Baca Juga: BMW Seri 5 Teranyar Mengaspal di Tanah Air Sebentar Lagi
Akibatnya, kepsek berhutang kepada pihak ketiga untuk menyelenggarakan UNBK. Harga peladen daring (server) yang mahal, pengadaan jaringan dengan kuota memadai juga tak murah.
Belum lagi sekolah harus menyediakan komputer jinjing (laptop) untuk memenuhi ketentuan satu komputer untuk tiga siswa.
"Dana sekolah yang terbatas lebih diperparah dengan dana BOS belum cair atau diterima sekolah, sehingga banyak kepala sekolah terpaksa mencari hutangan," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Komunitas Muratara Bernafas: Penertiban PETI Percuma Tanpa Penataan Wilayah dari Pemerintah
-
Peneliti UGM Pastikan Api di Rumah Sleman Bukan dari Gas Alam, Lalu Apa Pemantiknya?
-
Turun ke Posko dan SMAN 3 Semarang, Ahmad Luthfi Pastikan SPMB Jateng Berjalan Lancar
-
Siapa ANH? Pria yang Ditetapkan Sebagai Tersangka karena Bawa Bom Molotov saat Demo 12 Juni
-
Peneliti UGM Tamatkan Misteri Rumah Api di Sleman: Bukan Dipicu Gas Alam atau Medan Elektromagnetik
-
BGN Tegaskan Tuduhan Pembagian Dana MBG kepada Presiden adalah Hoaks
-
Saran Connie Bakrie ke Prabowo: Suruh Teddy Libur Dulu, Saatnya Dengar Orang-orang Berpengalaman
-
Peringatan Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II
-
DPR Khawatir Stok Pertalite Jebol Akibat Migrasi Pengguna Pertamax