Suara.com - Komisi II DPR akan mengundang Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu pada Selasa (25/4/2017) untuk membahas persiapan pilkada serentak tahun 2018, yang tahapannya akan dimulai September tahun 2017.
"Rapat dengan KPU dan Bawaslu pada Selasa ini merupakan rapat perdana dengan komisioner baru dan untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018," kata anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi di Jakarta, Senin (24/4/2017).
Dia menjelaskan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan pilkada tahun 2017 akan menjadi masukan penting untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada tahun 2018.
Politisi PPP mengatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini sudah berjalan cukup baik, namun Komisi II DPR punya beberapa catatan yang perlu diperhatikan yakni temuan masalah mengenai pola penanganan KPU yang tidak sama di 30 daerah.
"Padahal memiliki kasus yang sama. bahkan sebagian berujung pada pencoretan pasangan calon dan sebagian lain tidak berimplikasi pada pencoretan pasangan calon, sehingga hal itu jangan sampai terulang pada pilkada 2018," ujarnya.
Selain itu, dia berharap pemerintah daerah tidak telat mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk keperluan pilkada 2018 karena kalau telat dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelaksanaan tahapan pilkada yang dimulai sekitar September 2017.
Dia berpendapat seharusnya NHPD sudah cair sebelum pelaksanaan pilkada 2018 supaya bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan.
"Diharapkan NPHD cair sebelum Agustus 2017 karena diharapkan ketika tahapan pilkada dimulai pada September 2017, NPHD sudah cair," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Sosok Raja Yordania Abdullah II: Keturunan Nabi, Pilot Andal, dan Sahabat Karib Presiden Prabowo
-
Pemerintah Genjot Kualitas Calon Pekerja Migran: Bahasa hingga Sertifikasi Jadi Fokus Utama!
-
Raja Yordania Tiba, Catat! Ini 8 Ruas Jalan Utama Jakarta yang Kena Rekayasa Lalin
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan