Karangan bunga untuk Ahok dibakar di depan Balai Kota [suara.com/Erick Tanjung]
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak habis pikir dengan aksi sekelompok anggota Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang membakar karangan bunga di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2017).
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
-
James Riady Tegaskan Tanah Jusuf Kalla Bukan Milik Lippo, Tapi..
-
6 Tablet Memori 128 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Pelajar dan Pekerja Multitasking
-
Heboh Merger GrabGoTo, Begini Tanggapan Resmi Danantara dan Pemerintah!
-
Toyota Investasi Bioetanol Rp 2,5 T di Lampung, Bahlil: Semakin Banyak, Semakin Bagus!
Terkini
-
Dua Menko Ikut ke Sydney, Apa Saja Agenda Lawatan Prabowo di Australia?
-
Tak Hanya Game! Politisi PKB Desak Pemerintah Batasi Medsos Anak Usai Insiden Ledakan SMA 72 Jakarta
-
Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
-
Ikut Terluka hingga Tulis Pesan 'DIE', Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Sengaja Ledakkan Kepala Sendiri?
-
Tak Hanya Warga Lokal: Terbongkar, 'Gunung' Sampah di Bawah Tol Wiyoto Berasal dari Wilayah Lain
-
5 Fakta Ngeri Istri Pegawai Pajak Diculik-Dibunuh: Pelaku Orang Dekat, Jasad Dibuang ke Septic Tank
-
Darurat Informasi Cuaca: DPR Nilai BMKG Telat, Minta 'Jurus Baru' Lewat Sekolah Lapang
-
'Tak Punya Tempat Curhat', Polisi Beberkan Latar Belakang Psikologis Pelaku Bom SMA 72 Jakarta
-
Roy Suryo Bantah Edit Ijazah Jokowi: Yang Seharusnya Tersangka Itu Orangnya
-
Wakil Ketua DPD RI: Capaian 50% Penerima Manfaat MBG Harus Menstimulasi Kemandirian Pangan Daerah