Karangan bunga untuk Ahok dibakar di depan Balai Kota [suara.com/Erick Tanjung]
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak habis pikir dengan aksi sekelompok anggota Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang membakar karangan bunga di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2017).
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- Dua 'Pesawat Super' Milik AS Hancur, Kekuatan Militer Iran Kejutkan Dunia
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat
-
AHY Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Diberi Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono
-
Percakapan Singkat Seusai Maghrib Jadi Kenangan Terakhir Ayah Praka Farizal Sebelum Putranya Gugur
-
H-1 MBG Kembali Beroperasi, Relawan SPPG Jakbar Gas Pol Bersihkan Dapur
-
Polisi Panggil Aiman soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi: Bukan Soal Pribadi Tapi Program Tayangan