Karangan bunga untuk Ahok dibakar di depan Balai Kota [suara.com/Erick Tanjung]
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak habis pikir dengan aksi sekelompok anggota Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang membakar karangan bunga di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2017).
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan
-
Imigrasi Dalami Dugaan Tindak Pidana Keimigrasian 320 WNA Terduga Sindikat Judi Online Internasional
-
Pakar Militer Minta Kemenhan RI Tak Asal Beli Kapal Tanpa Rudal, Sindir Tren Alutsista Ompong
-
Fix Tutup! Disparekraf DKI Cabut Izin B-Fashion dan The Seven Terkait Narkoba
-
Anggota DPRD Fakfak Digerebek Bersama Bidan Berstatus Istri Orang di Kamar Kos, Videonya Viral!
-
Satpol PP DKI Jaring 8 PPKS di Mampang Usai Viral Pengemis Padati Trotoar
-
Tuntutan 18 Tahun Nadiem Makarim Dinilai Wajar, MAKI Soroti Kerugian Negara Triliunan Rupiah
-
96 Persen Penduduk Tinggal di Wilayah Rawan Bencana, Kemendagri Dorong BPBD Lebih Adaptif dan Siaga
-
DPR RI Terima Dubes Thailand, Bahas Dampak Perang hingga Nasib Myanmar yang Di-blacklist ASEAN