Suara.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap aksi di Masjid Istiqlal dan Kantor Mahkamah Agung, Jumat (5/5/2017), berjalan lancar. Dengan demikian, dia pun berharap, pesan dari aksi ini bisa disampaikan dengan baik.
Aksi demonstrasi ini beragendakan meminta Majelis Hakim bertindak independen dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok sendiri akan divonis pada Selasa (9/5/2017).
"Demo ini sebetulnya ditujukan untuk keinginan kelompok masyarakat agar proses pengadilan berjalan secara adil, secara bijak sehingga tidak ada keberpihakan pada pihak manapun itu saja yang kita harapkan dari majelis hakim," kata Taufik di DPR, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
"Sekiranya Jika ada unsur dalam tanda kutip yang dirasakan mungkin oleh pengunjuk rasa kurang memenuhi aspek keadilan kita harapkan semua semoga Pak hakim semuanya memenuhi aspek keadilan yang dirasakan dan yang dituntut besok," tambah politikus PAN ini.
Menurutnya, aksi demonstrasi apapun harus dihargai. Apalagi, aksi menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang.
"Silakan dilakukan secara tertib aman lancar damai sehingga harapannya apa yang diinginkan semuanya tetap memberikan dukungan kepada majelis hakim untuk memberikan yang terbaik seadil adilnya sesuai dengan judgement hukum dari para pengambil keputusan," tuturnya.
Untuk diketahui, Polda Metro Jaya sudah menerima surat pemberitahuan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI yang akan menggelar aksi di Masjid Istiqlal dan Kantor Mahkamah Agung pada Jumat (5/5/2017).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, estimasi peserta aksi berkisar 5ribu sampai 10ribu orang.
"Dari kelompok GNPF MUI sudah mengirimkan surat memberitahu ke Polda Metro. Jadi pelaksanaannya setelah shalat jumat, masa sekitar 5 ribuan sampai 10 ribuan. Tentunya ini dengan adanya surat pemberitahuan, akan dianalisa oleh intelijen," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Dia menambahkan, dari surat pemberitahuan ini, aksi yang akan dilakukan meliputi pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Istiqlal kemudian melakukan aksi longmarch ke Kantor Mahkamah Agung.
Argo mengingatkan supaya aksi ini bisa berjalan dengan tertib dan menyesuaikan dengan aturan yang ada. Sehingga, aksi ini tidak menganggu aktivitas masyarakat lainnya yang ingin melaksanakan kegiatan lainnya.
"Tentunya nanti akan kita harapakan bahwa massa ini akan tertib seandainya nanti akan melaksanakan kegiatannya. Jadi tak melakukan kegiatan yang bertentangan norma hukum," kata dia.
Argo menambahkan, polisi sudah menyiapkan personel untuk mengawal aksi ini. Kata dia, pasukan ini berasal dari gabungan anggota Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
"Kalau nanti ada perkembangan intelijen harus ada penambahan pasukan, kami tambah pasukan dari Polda samping dan dari TNI, dan Pemprov juga ada," tuturnya.
Baca Juga: Anies Akan Gunakan RPTRA Jadi Pojok Taaruf, Ahok: Bebas
Untuk diketahui, GNPF MUI akan menggalang aksi untuk meminta majelis hakim bertindak independen dalam memberikan hukuman kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua GNPF MUI Kapitra Ampera mengatakan, pihaknya akan menggalang massa hingga jutaan orang untuk melangsungkan aksi yang akan digelar di depan Mahkamah Agung, Jumat (5/5/2017).
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Kemensos Perkuat Sejumlah Program Mitigasi dan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2026
-
Pramono Anung 'Gaspol' Perintah Gentengisasi Prabowo, Hunian Baru di Jakarta Tak Boleh Pakai Seng
-
Dibatasi 35 Orang, Ada Apa Jajaran PKB Temui Presiden Prabowo di Istana Siang Ini?
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Jual Beli Jabatan Jerat Bupati Sadewo, KPK Sorot 600 Posisi Perangkat Desa Kosong di Pati
-
Pramono Anung Bakal Babat Habis Bendera Parpol di Flyover: Berlaku Bagi Semua!
-
Tak Sekadar Kemiskinan, KPAI Ungkap Dugaan Bullying di Balik Kematian Bocah Ngada
-
Viral! Aksi Pria Bawa Anak-Istri Curi Paket Kurir di Kalibata, Kini Diburu Polisi
-
Kasus Bunuh Diri Anak Muncul Hampir Tiap Tahun, KPAI: Bukan Sekadar Kemiskinan!
-
Masalah Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran Lama Mencuat, Gubernur DKI Instruksikan Penertiban