Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra Kota Bogor, Jawa Barat mendeklarasikan Koalisi Merah Putih untuk pemenangan Pilkada 2018. Koalisi ini pernah dipakai untuk pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 melawan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Deklarasi itu berlangsung Minggu (7/5/2017) di Restoran Gurih 7, Bogor, Jawa Barat. Deklarasi dihadiri para pimpinan kedua parpol, dari PKS lengkap mulai dari jenjang DPD, DPW hingga DPP, sedangkan Gerindra dihadiri DPC saja.
"Koalisi ini diinisiasi oleh daerah, meski pusat dan wilayah sudah menyampaikan arahan koalisi dengan Gerindra sangat prospektif, artinya koalisi ini sudah mendapat restu pimpinan pusat, dan wilayah," kata Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Deklarasi KMP tersebut juga bertujuan ingin melanjutkan amanah dari Banten dan DKI Jakarta yang menang Pilkada serentak 2016, agar kesuksesan tersebut bisa pula terjadi di Kota Bogor dan di Jawa Barat.
"Koalisi Merah Putih sampai saat ini belum dibubarkan, dan masih tetap setiap PKS dan Gerindra, bagi yang merindukan, KMP tetap terbuka bagi yang lainnya (perpol)," kata Atang.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra, Sopian menegaskan, deklarasi KMP Kota Bogor dilakukan untuk kepentingan Kota Bogor agar lebih sejahtera dan pembangunan berjalan cepat.
Menurutnya, Gerindra dan PKS Kota Bogor telah membangun komunikasi politik sebelum deklarasi. Hal tersebut sebagai bukti bahwa koalisi yang dibangun pada Pilpres 2014 lalu masih solid dan belum dibubarkan.
"KMP ingin membangun Kota Bogor dengan semangat bisa menjawab permasalahan yang ada. Kota Bogor punya program prioritasnyang harus dijalankan cepat," kata Sopian.
Walau baru beranggotakan dua partai politik, deklarasi KMP juga dihadiri pimpinan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor, Syarifuddin Bima, yang memberikan sinyal untuk mendukung koalisi tersebut.
Baca Juga: Ekonomi Stabil, Gerindra Ragu Ada Rencana Makar Pada Jokowi
Dua butir isi deklarasi KMP Kota Bogor yang disepakati yakni pertama membangun koalisi yang solid menghadapi Pilwakot Bogor 2018 dengan menggerakkan seluruh jajaran pengurus partai dan kader di setiap tingkatan.
Yang kedua, bergerak bersama-sama seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Kota Bogor di masa depan.
Atang menambahkan, koalisi PKS dan Gerindra tersebut menjadi tiket bagi kedua partai untuk mengusung calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2018 mengingat konfigurasi politik di Kota Bogor tidak ada parpol yang bisa mencalonkan secara mandiri.
"Dengan adanya koalisi ini, KMP sudah punya satu tiket, selanjutnya akan dilakukan pendalaman secara marathon untuk menjaring para calon," kata Atang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting