Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra Kota Bogor, Jawa Barat mendeklarasikan Koalisi Merah Putih untuk pemenangan Pilkada 2018. Koalisi ini pernah dipakai untuk pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 melawan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Deklarasi itu berlangsung Minggu (7/5/2017) di Restoran Gurih 7, Bogor, Jawa Barat. Deklarasi dihadiri para pimpinan kedua parpol, dari PKS lengkap mulai dari jenjang DPD, DPW hingga DPP, sedangkan Gerindra dihadiri DPC saja.
"Koalisi ini diinisiasi oleh daerah, meski pusat dan wilayah sudah menyampaikan arahan koalisi dengan Gerindra sangat prospektif, artinya koalisi ini sudah mendapat restu pimpinan pusat, dan wilayah," kata Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto.
Deklarasi KMP tersebut juga bertujuan ingin melanjutkan amanah dari Banten dan DKI Jakarta yang menang Pilkada serentak 2016, agar kesuksesan tersebut bisa pula terjadi di Kota Bogor dan di Jawa Barat.
"Koalisi Merah Putih sampai saat ini belum dibubarkan, dan masih tetap setiap PKS dan Gerindra, bagi yang merindukan, KMP tetap terbuka bagi yang lainnya (perpol)," kata Atang.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra, Sopian menegaskan, deklarasi KMP Kota Bogor dilakukan untuk kepentingan Kota Bogor agar lebih sejahtera dan pembangunan berjalan cepat.
Menurutnya, Gerindra dan PKS Kota Bogor telah membangun komunikasi politik sebelum deklarasi. Hal tersebut sebagai bukti bahwa koalisi yang dibangun pada Pilpres 2014 lalu masih solid dan belum dibubarkan.
"KMP ingin membangun Kota Bogor dengan semangat bisa menjawab permasalahan yang ada. Kota Bogor punya program prioritasnyang harus dijalankan cepat," kata Sopian.
Walau baru beranggotakan dua partai politik, deklarasi KMP juga dihadiri pimpinan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bogor, Syarifuddin Bima, yang memberikan sinyal untuk mendukung koalisi tersebut.
Baca Juga: Ekonomi Stabil, Gerindra Ragu Ada Rencana Makar Pada Jokowi
Dua butir isi deklarasi KMP Kota Bogor yang disepakati yakni pertama membangun koalisi yang solid menghadapi Pilwakot Bogor 2018 dengan menggerakkan seluruh jajaran pengurus partai dan kader di setiap tingkatan.
Yang kedua, bergerak bersama-sama seluruh lapisan masyarakat untuk membangun Kota Bogor di masa depan.
Atang menambahkan, koalisi PKS dan Gerindra tersebut menjadi tiket bagi kedua partai untuk mengusung calon wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2018 mengingat konfigurasi politik di Kota Bogor tidak ada parpol yang bisa mencalonkan secara mandiri.
"Dengan adanya koalisi ini, KMP sudah punya satu tiket, selanjutnya akan dilakukan pendalaman secara marathon untuk menjaring para calon," kata Atang. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO