Suara.com - Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Habiburokhman meminta, pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk berhenti melakukan aksi solidaritas.
Aksi itu belakangan muncul karena mereka tidak mau menerima putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis Ahok dua tahun penjara kasus penodaan agama.
"Kalau Ahok sudah cabut banding, seharusnya gerilya pendukungnya di luar negeri juga berhenti," ujar Habiburokhman kepada Suara.com, Selasa (23/5/2017).
Apabila aksi tersebut masih dilakukan pendukung Ahok, pembina Advokat Cinta Tanah Air itu menganggap tidak ada artinya.
Sebab, ia beranggapan setelah keluarga mencabut berkas memori banding, sama saja Ahok mengakui kesalahannya setelah mengutip Surat Al Maidah ayat 51.
"Karena menjadi tidak jelas apa tujuan aksi-aksi solidaritas tersebut," kata Habiburokhman.
Meski begitu, Habiburokhman mengapresiasi langkah Ahok mencabut memori banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/5/2017). Dengan kata lain, Ahok siap menjalani hukuman penjara.
"Kami prasangka baik saja, mungkin dia sudah menyadari apa yang dilakukan di Pulau Seribu memang salah dan hukuman dua tahun dianggap layak," klaimnya.
Setelah Ahok mencabut memori banding, jaksa penuntut umum yang menangani perkara Ahok juga harus mencabut banding.
Baca Juga: Politikus Gerindra Khawatir Ada Setting Besar di Balik Kasus Ahok
"JPU hendaknya juga cabut banding, supaya perkara ini bisa berkekuatan hukum tetap dan Pak Ahok tenang menjalani hukuman," tukasnya.
Menurut Habiburokhman, akan sangat aneh kalau jaksa tidak ikut cabut banding karena tugas jaksa adalah mendakwa dan menuntut, sementara orang yang didakwa dan dituntut sudah menerima putusan.
"Selanjutnya, kita jadikan kasus Ahok sebagai pelajaran, agar kita bisa bersatu, saling menghormati, dan saling menghargai," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
Terkini
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?
-
Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara
-
Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain
-
Ketika Korban Kekerasan Seksual Memilih Diam dan Tak Melapor, Sejauh Mana Negara Berpihak?
-
Polisi Tangkap 10 Remaja Pelaku Tawuran Maut di Jakarta Barat, Korban Tewas Bacok
-
Investigasi Ungkap 'State Capture Corruption' Industri Rokok, Eks Pejabat Jadi Komisaris
-
Kemenkes dan Polri Peringatkan Bahaya Whip Pink atau Gas N2O: Bisa Sebabkan Kematian
-
Musim Hujan Makin Panjang, IDAI Ingatkan Orang Tua Jangan Paksa Anak Sakit ke Sekolah
-
Nama Jokowi Diseret dalam Kasus Kuota Haji Gus Yaqut, PSI Kasih Pembelaan
-
Dasco Ungkap Alasan Gerindra Belum Putuskan Ambang Batas Parlemen: Ini Soal Partisipasi Rakyat