Persekusi menjadi persoalan serius di Indonesia yang sudah terjadi sejak lama. Sayangnya, mayoritas jurnalis di Indonesia masih banyak yang belum memahami betapa urgensinya persoalan persekusi ini.
Kritikan ini disampaikan Editor BBC Indonesia, Ging Ginanjar dalam diskusi bertema "Kebebasan Versus Persekusi: Negara Gagal Lindungi Warga Negara" yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (10/5/2017).
"Sewaktu saya mewawancarai Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, dalam sebuah jumpa pers di Mabes Polri, sewaktu muncul pertama kali kasus persekusi Dokter Fiera Lovita di Solok, Sumatera Barat, dia mengatakan tidak ada masalah. Masalah tersebut sudah didamaikan," kata Ging.
Belakangan, setelah muncul pernyataan personel Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bahwa persekusi adalah tindakan main hakim sendiri yang tak bisa dibenarkan dalam negara hukum, barulah sikap jajaran personel Polri berubah. Polri kini bersikap lebih tegas terhadap maraknya aksi persekusi.
"Namun satu hal yang mengkhawatirkan saya, justru banyak teman-teman wartawan tidak bertanya soal persekusi. Banyak wartawan muda yang sepertinya belum menyadari bahwa ini adalah masalah sangat serius yang harus diangkat dalam sebuah pemberitaan," jelas Ging.
Oleh sebab itu, Ging berharap media massa di Indonesia memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masalah persekusi. Termasuk memberikan pemahaman betapa pentingnya masalah persekusi sebagai persoalan yang perlu diangkat.
"Terlebih persekusi yang memang seringkali dilakukan oleh kelompok intoleran," tutup Ging.
Baca Juga: Elsam Sebut Persekusi Sudah Terjadi Sejak Era Yesus Kristus
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu