Suara.com - Presiden Joko Widodo membantah klaim Partai Amanat Nasional (PAN), bahwa mereka tidak diundang sang presiden dalam pertemuan partai-partai politik pendukung pemerintah di Istana Negara, pada Senin (25/7/2017) awal pekan ini.
"Saya tahunya seluruh partai pendukung itu diundang,” tutur Jokowi seusai pelantikan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Namun, kata Jokowi, bisa saja ada undangan untuk partai tertentu yang tidak sampai. “Ada juga yang (undangannya) sampai tapi tidak hadir. Jadi macam-macam, tapi nggak ngerti, itu kan teknis. Mungkin di mensesneg atau di ketua kelasnya," tuturnya lagi.
Meski begitu, Jokowi mengklaim hubungannya dengan PAN tidak retak. "Kami baik-baik saja," tukasnya.
Jokowi menuturkan, pertemuannya dengan partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu merupakan agenda biasa.
"Pertemuan koalisi itu biasa kok, hanya ada yang diliput dan tidak diliput," jelasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah pertemuannya itu membahas rencana perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Kerja jilid III.
"Itu tidak ada urusannya," tandasnya.
Baca Juga: Kisah Djarot Jadi Wakil dan Gubernur DKI Tanpa Perlu Ikut Pilkada
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menyatakan tidak tersinggung dengan pertemuan tersebut yang diklaim tidak melibatkan PAN.
"Ngapain tersinggung. Biasa saja," kata Yandri, Selasa (25/7/2017).
PAN, kata Yandri, tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang muncul setelah pertemuan, di antaranya soal perombakan kabinet.
Yandri menekankan perombakan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan PAN menghargai apapun keputusan.
PAN memiliki satu kader yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.
"Itu hak prerogatif dia. Hak tunggal dia. Urusan menteri urusan presiden," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Pendidikan Nanik S Deyang: Mantan Jurnalis yang Kini Jadi Petinggi Program MBG
-
Ironi di Muktamar X PPP; Partai Islam Ricuh, Waketum: Bagaimana Mau Mendapat Simpati Umat?
-
Kementerian BUMN Turun Kasta Jadi Badan, Bagaimana Nasib ASN dan Pegawainya?
-
Cara Ikut Daftar Komunitas Ojol Kamtibmas, Rekam Kejahatan Bonusnya Rp500 Ribu Per Orang
-
Baru Mendarat, Presiden Prabowo Langsung 'Sidang' Kepala BGN soal Keracunan MBG: Ini Masalah Besar!
-
Panggung Muktamar X PPP Berubah Jadi Ring Tinju, Sesama Kader Saling Serang di Depan Media
-
Drama Panas di Awal Muktamar X PPP: Adu Mulut 'Lanjutkan' vs 'Perubahan' Pecah Saat Mardiono Pidato
-
PPP 'Main Cantik': Tegas Dukung Pemerintahan Prabowo, tapi Ogah Didikte Jokowi soal Pilpres 2029
-
Aturan Main Tak Biasa di Muktamar X PPP: Institusi Haram Intervensi, tapi Petinggi Boleh Jadi Timses
-
Bukan Langsung Pilih, Ini 4 Tahap Rapat yang Harus Dilewati Calon Ketum PPP di Muktamar X