Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR Viktor Laiskodat deklarasi mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022 di Jakarta, Jumat (12/2). [suara.com/Oke Atmaja]
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Partasi Nasional Demokrat Victor Laiskodat yang menuduh PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra sebagai partai pendukung khilafah dan intoleran.
Menurut Hasto, seorang politisi harus memikirkan dampak dari apa yang dilontarkan sebelum memberikan pernyataan.
"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," ujar Hasto di kediaman mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan XV, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2017)
Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan, pernyataan yang dilontarkan seorang politisi seharusnya mengedepankan budaya ketimuran.
"Sesuatu yang didasarkan pada hakikat kita sebagai sebuah bangsa yang harus mengedepankan budaya timur kita untuk membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-citanya. Seharusnya dilakukan oleh seluruh politisi," kata dia.
Menurut Hasto, seorang politisi harus memikirkan dampak dari apa yang dilontarkan sebelum memberikan pernyataan.
"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," ujar Hasto di kediaman mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Jalan Patra Kuningan XV, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (5/7/2017)
Tak hanya itu, Hasto juga mengatakan, pernyataan yang dilontarkan seorang politisi seharusnya mengedepankan budaya ketimuran.
"Sesuatu yang didasarkan pada hakikat kita sebagai sebuah bangsa yang harus mengedepankan budaya timur kita untuk membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-citanya. Seharusnya dilakukan oleh seluruh politisi," kata dia.
Maka dari itu, Hasto menegaskan, setiap pernyataan yang dilontarkan para politisi harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Apapun yang dikatakan oleh politisi mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik dan setiap pihak harus bertanggungjawab atas apa yang diucapkan," tandasnya.
Untuk diketahui, pernyataan Victor Laiskodat bermula ketika Partai Gerindra dan tiga partai lainnya menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor.2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Dimana, dengan dikeluarkannya Perppu tersebut, organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan.
Komentar
Berita Terkait
-
Prabowo ke Pramono: Saya Dukung Sebagai Gubernur, Nanti 2029 Ya Terserah
-
Prabowo: Kalau Gerindra Brengsek, Gerindra Pun Saya Tangkap
-
Ketua Komisi II DPR RI Tak Setuju Usulan Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Izinkan Kami Nanti...
-
Buka Rakernas Hari Ini, PSI Bakal Umumkan Kader-kader Baru, Salah Satunya Bekas Elit NasDem?
-
Kronologi Thomas Djiwandono Masuk BI: Dari Bendahara Gerindra, Wamenkeu, hingga Deputi Gubernur
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon