Suara.com - Dua narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta batal mendapatkan remisi umum dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke 72 Kemerdekaan RI.
"Satu orang batal mendapatkan remisi dua bulan karena kedapatan membawa telepon genggam saat sedang diusulkan. Satu orang lagi batal menerima remisi bebas karena belum membayar denda," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Suherman, seusai upacara pengibaran bendera merah putih serta penyerahan remisi kemerdekaan di lapangan lapas dikutip dari Antara, Kamis (17/8/2017).
Menurut Suherman satu napi yang batal mendapat remisi umum dua bulan itu terjerat dalam kasus pidana asusila. Saat sedang diusulkan, petugas yang melakukan razia mendapatkan yang bersangkutan membawa telepon genggam.
"Ya sudah kami batalkan remisinya. Alasannya klasik HP didapat dari narapidana yang sudah bebas," kata dia.
Sedangkan, napi lainnya yang batal mendapat remisi umum II atau bebas sebelumnya terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Napi perempuan yang dinilai layak mendapat remisi bebas itu ternyata belum bisa memenuhi pembayaran deda subsidernya.
Oleh sebab itu, Suherman mengatakan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini ada 272 narapidana yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, 12 diantaranya mendapatkan remisi umum II atau langsung bebas.
Menurutnya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi para narapidana untuk bisa mendapatkan remisi kemerdekaan antara lain berkelakuan baik, tidak melanggar aturan di dalam Lapas dan mengikuti semua program bimbingan yang diberikan petugas dengan baik.
Ia mengharapkan pemberian remisi tersebut dapat memberikan dorongan bagi warga binaan lainnya untuk berkelakuan baik.
"Bagi mereka yang sudah bebas saya berharap jangan pernah kembali ke sini lagi," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Benarkah Ada Program Sertipikat Tanah Gratis BPN di HUT RI ke-80?
-
Kemendagri Rayakan Puncak HUT ke-80 dengan Jalan Sehat dan Bazar Meriah di TMII
-
6 Napi Viral Dapat Remisi: Ronald Tannur hingga Istri Ferdy Sambo, Setya Novanto Bebas Bersyarat
-
Gigit Jari Hukuman Tak Dipotong Seperti Putri Candrawathi? Ini Alasan Ferdy Sambo Tak Dapat Remisi
-
Telkom Akses Sukses Jaga Keandalan Infrastruktur Jaringan Selama Upacara HUT ke-80 RI di Jakarta
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Tanpa Calvin Verdonk, Ini Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
Terkini
-
Ingatkan Pesan Bung Karno Saat Ganefo, PDIP Tegaskan Tolak Kedatangan Tim Senam Israel
-
Nama-nama Anggota Komite Reformasi Polri Sudah di Kantong Presiden, Istana: Tunggu Tanggal Mainnya
-
PLN Energi Primer Indonesia Gandeng Timas Suplindo Bangun Pipa Gas WNTS-Pemping
-
Nadiem Masih Dibantarkan di RS Usai Operasi, Kejagung: Penyidikan Korupsi Chromebook Jalan Terus
-
Anak Buah Masuk Penjara Gegara Pasang Patok, Dirut PT WKM Pasang Badan: Saya yang Bertanggung Jawab
-
Anak Riza Chalid Hadapi Sidang Korupsi Pertamina, Pengacara Bantah Keterlibatan Kliennya
-
Gema Adzan Sang Ayah di Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Ikhlas Melepas Anaknya Syahid
-
Harapan Akhir Tahun Pekerja Online, Rieke Minta Kado Spesial Perpres Perlindungan dari Prabowo
-
Sidang Praperadilan Nadiem Makariem, Hotman Paris Cecar Ahli Hukum Soal Kerugian Negara
-
Yayat Supriatna Sebut Pembangunan Infrastruktur Pangan Bukan Domain Pemerintah