Suara.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokras Masinton Pasaribu meminta jangan mempolitisasi langkah Dewan Pengurus Daerah Repdem Jawa Timur mempolisikan Dhandy Dwi Laksono ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan menghina dan menebar kebencian lewat media sosial. Pokok perkaranya konten yang diunggah Dhandy ke Facebook yang menyamakan Ketua Umum Megawati Sukarnoputri dengan Tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi.
"Kami meminta agar pihak-pihak lain bisa memahami dan tidak mempolitisasi persoalan ini," kata Masinton dihubungi suara.com, Jakarta, Kamis (7/11/2017).
Masinton menegaskan langkah hukum tersebut merupakan inisiatif Ketua Repdem Jawa Timur Abdi Edison.
"DPN Repdem memahami pelaporan DPD Repdem Jawa Timur yang resah dengan tulisan sarkasmenya saudara Dhandy karena mempersandingkan Ibu Megawati dengan tokoh negara Myanmar Aun San Suu Kyi," kata dia.
Repdem merupakan sayap PDI Perjuangan. Masinton mengatakan setiap sayap organisasi PDI Perjuangan memiliki karekteristik masing-masing. Namun, tetap memiliki kewajiban untuk membela kehormatan dan martabat institusi partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Presiden Joko Widodo dari tudingan-tudingan tidak berdasar.
"Juga agar saudara Dhandy Laksono juga dapat memahami reaksi kader Repdem dan bisa menyampaikan klarifikasi serta permohonan maafnya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri," tuturnya.
Masinton kemudian menyontohkan kasus serupa pernah terjadi ketika Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyandingkan PDI Perjuangan dengan PKI.
Masinton mengatakan Repdem membuka pintu maaf jika Dhandi Laksono dan Arief ketika mengakui kesalahan.
"DPN Repdem selalu membukakan pintu maaf dan dialog terhadap siapapun termasuk dengan Dhandy Laksono. Seperti halnya ketika Repdem menerima permohonan maaf dan klarifikasi langsung dari saudara Arif Poyuono yang pernah dilaporkan karena menyamakan PDI Perjuangan dengan PKI," kata Anggota Komisi III DPR.
Berita Terkait
-
19 Desa Terisolasi, Tanggap Darurat Tapanuli Tengah Diperpanjang 14 Hari
-
Gembira Prabowo Ambil Alih Polemik Pulau Aceh, Masinton PDIP: Gak Ada Hadiah-hadiahan!
-
Khawatir Polemik 4 Pulau Picu Masalah Baru Aceh-Sumut, Bupati Tapteng Masinton Bilang Ini
-
Hubungan Bobby Nasution dan Masinton Semakin Harmonis, Satu Mobil Medan-Banda Aceh
-
Masinton PDIP: Marsinah Lebih Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional daripada Soeharto!
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029