Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengakui belum mampu menjalankan seluruh program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017. RPJMD itu sebelumnya disusun Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau RPJMD yang sudah bisa terlaksana memang belum sempurna, masih belum bisa 100 persen," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).
Djarot dilantik sebagai gubernur Jakarta 15 Juni 2017 menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tersandung masalah hukum penodaan agama. Masa kerja dia hanya empat bulan.
Meski begitu, Djarot tetap bakal berusaha menyelesaikan sebagian janji kampanye Jokowi-Ahok saat masa kampanye di Pilkada Jakarta tahun 2012 lalu.
Salah satu target yang sulit dicapai Djarot tahun ini adalah membangun 10.000 unit rumah susun sederhana sewa.
"Salah satunya penyediaan rusun itu belum tercapai. Dari target kami 10.000 baru terealisasi 6.000 berapa unit gitu," ungkapnya.
Tidak hanya rusunawa, Djarot mengatakan target awal pembangunan fisik Mass Rapid Transit fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI rampung tahun ini tak tercapai. "Kami terkendala pengadaan lahan di Fatmawati," imbuhnya.
Selanjutnya, program normalisasi sungai juga menjadi kendala. Menurut Djarot pekerjaan yang belum bisa dikerjakan pemetintah Jakarta secara tuntas itu karena persoalan sengketa lahan di Bidaracina, Jakarta Timur.
Baca Juga: Ditangkap, Politikus Golkar Indra Piliang Belum Jadi Tersangka
"Karena persoalan masalah pengadaan lahan," kata politikus PDIP tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu