Panglima TNI Akui Info Lima Ribu Senjata Bukan dari Intelijen

Suara.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengakui informasi tentang adanya pembelian lima ribu pucuk senjata yang pernah dia sampaikan di hadapan para purnawirawan jenderal, bukan berasal dari intelijen.

"Yang saya sampaikan kemarin itu bukan informasi intelijen karena informasinya intelijen formulasinya siapa pelakunya, apa ya dilakukan, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, dan belum terjadi," kata Gatot usai menghadiri acara di Fraksi PKS, DPR, Rabu (27/9/2017).

Setelah pernyataannya menjadi polemik hangat, Gatot bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi.

Namun, kepada wartawan, Gatot tidak mau menyebutkan apa yang dia laporkan kepada Panglima Tertinggi.

"‎Ya kan saya bilang itu laporan saya kepada beliau (presiden). Saya nggak boleh melaporkan (ke media). Masa laporan sama atasan saya harus dilaporkan," ujar Gatot.

‎Dia mengatakan semua informasi intelijen tidak bisa diungkapkan kepada publik, tetapi hanya pada Kepala Negara.

"Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menkopolhukam pun tidak menhan pun tidak," kata dia.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan Gatot harus mengklarifikasi pernyataan tentang rencana pembelian lima ribu pucuk senjata oleh institusi di luar institusi TNI dengan mencatut nama Presiden. Pasalnya, Gatot tidak mau menyebutkan nama institusi yang membeli senjata.

"Mungkin ini yang perlu diklarifikasi," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Jika benar ada pembelian senjata secara ilegal, Fadli Zon meyakini bukan dilakukan institusi Badan Intelijen Negara dan Polri.

"Saya yakin kok, itu juga bukan institusi yang beredar ya, apakah BIN atau Polri dan sebagainya," tuturnya.

Fadli mengatakan setiap pengadaan senjata yang dilakukan institusi negara sudah jelas aturannya, mulai dari siapa yang memiliki kewenangan dan jenisnya apa saja serta apakah sesuai kebutuhan atau tidak.

"Aturan itu menetapkan siapa yang berhak untuk membeli senjata dan siapa yang tidak berhak membeli senjata," kata dia.

Dua hari setelah Gatot membuat pernyataan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi. Wiranto menekankan sebenarnya ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, Badan Intelijen Negara, dan Polri. "Setelah dikonfirmasikan kepada panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, kepala BIN, dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen," kata Wiranto. Wiranto menekankan 500 senjata itu juga bukan senjata standar militer.