Suara.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan tak ada lembaga yang berwenang untuk mendatangkan senjata dari negara lain tanpa melalui Kementerian Pertahanan.
"Jadi dengarkan, semua senjata harus lewat Menteri Pertahanan. tidak ada TNI, Polri atau Bakamla. saya yang menentukan," kata Ryamizard di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Mengenai 280 senjata yang diimpor dari Bulgaria oleh PT Mustika Duta Mas untuk didistribusikan kepada Brimob Polri, kata Ryamizard sudah mendapatkan izin darinya. Namun harus dihitung lebih dahulu sehingga masih ditahan di Gudang Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jawa Barat.
Ryamizard berharap persoalan ini tidak dibesar-besarkan sehingga menimbulkan perpecahan antara TNI dan Polri.
"Sudahlah jangan. Jangan sampai TNI dengan Polisi berseberangan. Itu tidak bagus. Tugas kita itu supaya mereka tidak terpecah-pecah. Itu tugas saya Menteri Pertahanan," kata Ryamizard.
Lebih lanjut, Ryamizard mengatakan senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) tersebut bukan standar militer.
"Itu saya lihat belum (standar militer). Itu kan ada untuk tembak granat air mata dan SAGL macam itu. Makanya saya bilang tadi itu, kita harus jernih dulu melihatnya. Kalau kita sudah tidak jernih, berikutnya tidak jernih terus," kata Ryamizard.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
Terkini
-
BNI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan Pemanfaatan AI
-
Revisi UU Pemilu: Momen Krusial Perkuat Demokrasi atau Justru Merusaknya? Ini Kata Pengamat!
-
Soal Dugaan Kebocoran Anggaran Haji Rp 5 Triliun, Gus Irfan: Itu Masih Potensi
-
BRUK! Lansia Jatuh dari Lantai 30 Apartemen di Pademangan Jakut, Tubuhnya Timpa Mobil
-
Tinjau Pesantren Al-Khoziny, Cak Imin Minta Pembangunan Gedung Tanpa Ahlinya Harus Dihentikan
-
Menteri Haji dan Umroh 'Setor' 200 Nama Calon Pejabat ke KPK Sebelum Dilantik: Untuk Ditracking
-
Hotman Paris Minta Nadiem Makarim Dibebaskan: Penetapan Tersangka Kasus Laptop Dinilai Cacat Hukum
-
Menteri Haji dan Umrah Serahkan 200 Nama Calon Pejabat ke KPK, Ada Apa?
-
Menkum Sahkan Kubu Mardiono Dinilai Redam Dualisme PPP: Ibarat Sepak Bola, 90 Menit Selesai!
-
Tragedi Maut Al Khoziny: Kemenag Janji Rombak Aturan, Standar Bangunan Pesantren Segera Ditetapkan