Suara.com - Komunitas wartawan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, unjuk rasa mengangkat isu menolak kekerasan terhadap profesi jurnalis, Rabu (11/10/2017).
Aksi unjuk rasa dilakukan di Alun-alun Kudus. Mereka membawa poster bertuliskan: "stop kekerasan terhadap wartawan, hargai pers, cukup istriku yang galak, aparat jangan, kami dilindungi undang-undang."
Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan para jurnalis di Kabupaten Kudus atas kekerasan yang dialami wartawan yang bertugas mencari berita di Kabupaten Banyumas.
"Kami berharap, kasus kekerasan terhadap wartawan tidak terulang," kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kudus Saiful Anas dikutip dari Antara.
Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk keprihatinan wartawan di Kudus atas kasus kekerasan yang dialami wartawan di Banyumas. Wartawan yang melakukan tugas peliputan tentu berpegang pada Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik.
Ia menuntut pelaku kekerasan terhadap wartawan di Banyumas dihukum.
Wartawan Kudus mengutuk keras penganiayaan dan upaya menghalangi tugas jurnalis yang diduga dilakukan oknum petugas kepolisian dan Satpol PP.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kudus Djati Solechah yang ikut hadir pada aksi wartawan di Alun-alun Kudus mengatakan selama ini komunikasi dengan wartawan di Kudus cukup bagus.
"Kondisi tersebut tentu akan dilanjutkan," ujarnya.
Ia berharap di Kudus tidak ada kasus kekerasan seperti yang terjadi di Banyumas
Aksi di Kalteng
PWI Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengecam kekerasan yang dilakukan anggota polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja di Banyumas.
"Tidak boleh ada siapapun yang mengalami tindak kekerasan di negeri ini. Hukum kita melindungi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, hukum juga melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," kata Duito Susanto, salah seorang anggota PWI Kotawaringin Timur.
Anggota PWI Kotawaringin Timur unjuk rasa di depan Balai Mentaya Sekretariat PWI Kotawaringin Timur di Jalan Achmad Yani Sampit. Mereka berorasi bergantian sambil membentangkan poster berisi tulisan kecaman terhadap pelaku kekerasan kepada wartawan.
Aksi brutal seperti itu tidak bisa dibiarkan, katanya. Selain merupakan tindak kejahatan, aksi itu juga menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan hak publik mendapatkan informasi, padahal wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang.
Tag
Berita Terkait
-
Teror Kepala Babi hingga Air Keras: Harga Mahal yang Dibayar Jurnalis Demi Kebenaran
-
Kebebasan Pers Memburuk, Skor IKJ 2025 Terendah Sepanjang Sejarah
-
Rezim Bredel Media, Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Berbahaya Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers!
-
Wawancara Eksklusif: Kudeta Myanmar dan Perjuangan Jurnalis Bertahan
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
Terkini
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas