Anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Indonesia Indonesia Syofiardi Bachyul JB menegaskan kesiapannya maju menjadi calon Ketua Umum AJI Indonesia periode 2017-2020. Pemilihan Ketua Umum AJI Indonesia baru akan dilangsungkan dalam Kongres di Solo, Jawa Tengah, pada 24-25 November 2017 mendatang.
"Saya maju karena ada masalah kaderisasi kepemimpinan di AJI Indonesia setidaknya dalam dua periode terakhir. Pertama itu terjadi karena sistem, sistem pemilihan ketum dan sekjen yang tidak memiliki proses panjang, tapi hanya muncul saat kongres hari kedua," kata Syofiardi saat dihubungi oleh Suara.com via telegram, Jumat (13/10/2017).
Menurutnya, sistem ini menyebabkan tidak munculnya tokoh-tokoh AJI menjelang kongres dengan ide-ide memajukan organisasi dan memajukan pers Indonesia. Kondisi ini bisa saja mengakibatkan terpilihnya ketum dan sekjen yang tidak diperhitungkan, namun dipilih karena keadaan saat kongres.
"Sistem seperti ini sudah diprotes cukup lama oleh sejumlah tokoh AJI dan mulai dimunculkan tradisi calon pra kongres waktu Kongres Makassar. Tapi suasana waktu itu bukan karena sistem,melainkan adanya kubu," jelasnya.
Kedua, selama ini AJI sama sekali tidak pernah memikirkan kaderisasi kepemimpinan melalui program. Yang terjadi kaderisasi kepemimpinan berlangsung secara alami.
"Siapa yang aktif, bagus, dan berada di Jakarta maka akan menjadi pengurus AJI Indonesia. Kalau aktif, maka berpotensi menjadi sekjen, bahkan ketum. Kondisi ini mendorong bahwa yang layak memimpin AJI ke depan adalah lingkaran itu," jelasnya.
Menurutnya, para pengurus dan anggota AJI Padang meraa gusar melihat kondisi ini. Terlebih Kongres Surakarta tinggal kurang dari dua bulan lagi. "Belum ada calon yang muncul terang-terangan, akhirnya kawan-kawan di Padang meminta saya untuk maju sebagai kandidat," tuturnya.
Syofiardi sendiri menilai bahwa masalah mendasar jurnalisme di Indonesia tidak berubah dari sejak AJI dilahirkan. AJI hanya bagian dari pelaku pers di Indonesia yang terus berusaha menjaga pers tetap dijalankan dengan profesional, salah satu yang utama adalah independensi jurnalis.
"Itu internal pers, faktor eksternal adalah ancaman terhadap kebebasan pers yang selalu ada. Contoh: Dulu awal 2000-an kita sibuk menentang "pasal karet" dalam KUHP dan AJI melahirkan banyak buku kasus tentang itu, sekarang dan ke depan kita akan berhadapanan dengan "pasal karet baru" berupa UU ITE," urainya.
Masalah lain yang menjadi tantangan AJI masih tetap sama. Mulai dari kesejahteraan jurnalis dan kualitas jurnalis. "Bagi saya platform baru media dengan media siber hanyalah perubahan bentuk. Itu bukanlah ancaman jangka panjang, karena siapa pun akan bisa menyesuaikan diri," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan