Suara.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra resmi mendaftarkan partainya sebagai calon peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (16/10/2017) malam.
Yusril menuturkan partainya telah menjadi peserta Pemilu pada Tahun 1999 dan sudah diverifikasi pada Pemilu 2014.
"Seperti diketahui bahwa Partai Bulan Bintang sebenernya sudah diverifikasi tahun 2014 dan dinyatakan lolos pemilu dan telah jadi peserta Pemilu 1999 sampai pemilu terakhir 2014 lalu. Sekarang ini sesuai ketentuan Undang-undang, kami menyerahkan data dokumen terkait keberadaan PBB secara administrasi untuk diteliti KPU," ujar Yusril di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (16/10/2017) malam.
Saat mendaftar, Yusril menuturkan pihaknya menyerahkan tiga boks berkas dokumen data DPP PBB dan data 514 cabang PBB di tanah air.
"Seluruh cabang kabupaten dan kota malam ini sudah lengkap, diserahkan kepada KPU, kemudian data 86 persen kecamatan di seluruh tanah air. Yang diminta 50 persen, kami kasih (dokumen) 86 persen kabupaten kota kalau tidak salah dipersyaratkan 75 persen, tapi kami serahkan 100 persen," kata Yusril.
"Kami serahkan data anggota PBB, sampai saat ini sesuai ketentuan UU yang berlaku yaitu satu per seribu penduduk kabupaten/kota. Maka hari ini kami serahkan data 235.589 orang anggota PBB di tanah air," sambungnya.
Yusril menjelaskan semua persyaratan yang diminta UU dan KPU sudah diserahkan. Menurutnya, berdasarkan undang-undang, PBB tidak perlu dilakukan verifikasi lantaran sudah pernah diverifikasi pada Pemilu 2014.
"Maka seluruh persyaratan yang diminta UU dan KPU sudah kami serahkan dan tinggal dicek saja karena partai yang sudah di verifikasi tahun 2014 menurut UU sudah tak perlu diverifikasi, dicek lagi," kata dia.
Tak hanya itu, Yusril menyebut data keterwakilan perempuan yang diinput PBB melebihi presentasi yang ditentukan Undang-undang.
Baca Juga: Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Klaim Partainya Belum Membuat Dosa
"Keterwakilan perempuan dari pusat ke daerah itu jumlah presentase perempuan 32.77 persen. Yang diminta UU adalah 30 persen, data yang kami miliki DPP memiliki 32.77 pengurus PBB, di tanah air. Semua sudah lengkap kami anggap ini satu political exercise PBB," tutur Yusril.
Lebih lanjut, Yusril menambahkan pihaknya berharap MK mengabulkan uji materi terkait penghapusan Presidential Threshold dalam Pemilu 2019 yang diajukan PBB. Maka dari itu, jika dikabulkan, nantinya pihaknya akan dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dari PBB.
"Kami harap kalau sekiranya nanti dalam permohonan PBB dikabulkan MK, PBB akan mengusung nama presiden dan wakil presiden sendiri. Kalau partai-partai banyak kan sudah jelas siapa calonnya. PBB insyaallah tak akan tergantung partai lain. Kita akan maju sendiri dalam pencalonan presiden," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan