Jokowi Minta Kepala Daerah Kendalikan DPRD yang Minta Jatah

Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada semua kepala daerah agar mengelola anggaran daerah, APBD secara baik dengan skala prioritas yang terukur. Sebab selama ini kepala derah mengelola APBD dengan cara-cara lama.

"Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa politik anggaran itu perlu. Tetapi pengelolaan APBD jangan lagi memakai pola lama," kata Jokowi dalam memberi Pengarahan Kepada seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya hampir semua kepala daerah mengelola APBD dengan pola lama. Dia mencontohkan, misalnya anggaran daerah sebesar Rp1 triliun, kepala daerahnya langsung membagi ke Dinas-dinas. Kemudian tahun berikutnya naik 10 persen menjadi Rp1,1 triliun, kenaikan Rp100 juta itu dibagi lagi ke Dinas Dinas.

"Dan yang ngedrive itu lebih banyak di Kadis Keuangan, sekarang namanya Badan Keuangan Daerah dan Bappeda-nya. Harusnya yang menentukan itu kepala daerah, misalnya saya ingin infrastruktur dua tahun rampung. Oleh Sebab itu saya minta 60 persen anggaran di sini. Dengan begitu barangnya akan kelihatan kalau Bapak/Ibu berani menentukan begitu, tugasnya pemimpin di daerah seperti itu," ujar dia.

"Misal mau menganggarkan ada 10 pasar, minta saja, saya minta pasar ini selesai dua tahun, ya sudah anggarkan ke situ. Pasti barangnya akan jadi, akan rampung. Bapak/Ibu semuanya meninggalkan legacy yang baik, jangan diecer-ecer, tidak ada itu yang nama barangnya akan nongol, percaya saya," tambah dia.

Selanjutnya tugas kepala daerah itu adalah melobi DPRD agar menyetujui program-program yang dianggarkan tersebut. Namun kepala daerah juga harus bisa mengendalikan DPRD yang meminta 'jatah' dari proyek-proyek pemerintah daerah tersebut.

"Tugas pmimpinnya adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju sesuai dengan kehendak kepala daerah. Sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya, Komisi-nya diberi sekian miliar, Komisi ini diberi sekian miliar, kan jadi rebutan seperti ini, iya nggak? Benar nggak? Itu tugas saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak/Ibu bapak, saudara-saudara nggak kuat, nggak strong. Saya yakin bisalah, asal niat kita baik," kata dia.

"Ini yang perlu saya ingatkan soal APBD, fokus dan konsen ke apa yang Bapak/Ibu inginkan".

Baca Juga: Tidak Semua Program Anies-Sandi Terakomodasi di RAPBD 2018