Ketua DPD FSP LEM SPSI Provinsi Jakarta Yulianto bertemu Wakil Gubernur Sandiaga Uno. (suara.com/Dwi Bowo Raharjo)
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengatakan hasil survei kebutuhan hidup layak untuk tolak ukur kenaikan upah minimum provinsi Jakarta tahun 2018 dibawah ekspektasi Dewan Pengupahan.
"Pertama UMP, hasil survei KHL-nya sudah keluar dan suatu hal yang mengejutkan kita semua, karena hasil survei KHL dibawah espektasi kita," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/10/2017).
"Pertama UMP, hasil survei KHL-nya sudah keluar dan suatu hal yang mengejutkan kita semua, karena hasil survei KHL dibawah espektasi kita," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/10/2017).
KHL tahun 2018 hasil survei Dewan Pengupahan Jakarta sebanyak Rp3.149.631, sementara UMP Jakarta tahun 2018 seharusnya naik menjadi Rp3.648.035 (naik 8,71 persen dari upah tahun 2017 senilai Rp3.355.750). Tuntutan pekerja, KHL senilai Rp3.603.531 dan UMP Rp3.917.398.
Sandiaga mengatakan angka KHL 2018 hasil survei tidak sesuai harapan lantaran angka lebih rendah dari angka KHL tahun 2017.
Menurut Sandiaga rendahnya angka KHL tahun 2018 menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
"Ini menunjukkan adanya penurunan daya beli yang luar biasa di masyarakat. Yang menurut kami refleksi ekonomi, berada dalam status yang mungkin soft agak melemah, karena belum pernah terjadi dalam sejarah, ekspektasi di atas, hasil surveinya di bawah," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jakarta, kata Sandiaga, akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum menetapkan UMP.
Sandiaga mengatakan UMP akan diumumkan dalam rapat final dengan Dewan Pengupahan pada Selasa (1/11/2017).
"Kami terus berkomunikasi tentunya dengan stakeholder dan dalam beberapa jam ke depan sesuai regulasi, kami akan mengumumkan UMP dan Dewan pengupahan akan melakukan rapat final besok dengan menggunakan data-data terakhir. Kita buka semua prosesnya secara transparan," kata Sandiaga.
"Dan mudahan-mudahan bisa mengambil nilai UMP yang bisa meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja, status yang melemah yang sangat soft, ditujukan dengan daya beli sangat soft, yang cukup mengejutkan. Kita perlu memastikan penentuan UMP bisa kondusif terdapat pengusaha, jangan sampai ada penutupan usaha. Itu yang bisa saya update," Sandiaga menambahkan.
Menurut Sandiaga rendahnya angka KHL tahun 2018 menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.
"Ini menunjukkan adanya penurunan daya beli yang luar biasa di masyarakat. Yang menurut kami refleksi ekonomi, berada dalam status yang mungkin soft agak melemah, karena belum pernah terjadi dalam sejarah, ekspektasi di atas, hasil surveinya di bawah," kata dia.
Pemerintah Provinsi Jakarta, kata Sandiaga, akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum menetapkan UMP.
Sandiaga mengatakan UMP akan diumumkan dalam rapat final dengan Dewan Pengupahan pada Selasa (1/11/2017).
"Kami terus berkomunikasi tentunya dengan stakeholder dan dalam beberapa jam ke depan sesuai regulasi, kami akan mengumumkan UMP dan Dewan pengupahan akan melakukan rapat final besok dengan menggunakan data-data terakhir. Kita buka semua prosesnya secara transparan," kata Sandiaga.
"Dan mudahan-mudahan bisa mengambil nilai UMP yang bisa meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja, status yang melemah yang sangat soft, ditujukan dengan daya beli sangat soft, yang cukup mengejutkan. Kita perlu memastikan penentuan UMP bisa kondusif terdapat pengusaha, jangan sampai ada penutupan usaha. Itu yang bisa saya update," Sandiaga menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Ribuan Buruh Mau Geruduk Istana Hari Ini, Bawa Tiga Tuntutan Mendesak
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
Buruh Tuntut UMP DKI Rp5,89 Juta, Said Iqbal: Ngopi di Hotel Saja Rp50 Ribu!
-
Ribuan Buruh Geruduk Istana, Tuntut Revisi UMP DKI dan UMSK Jawa Barat
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- 3 Sabun Muka Rekomendasi Dokter Estetika yang Ampuh Jaga Skin Barrier
Pilihan
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
-
Penampakan 50 Pria Baju Loreng Geruduk Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Febrie Adriansyah
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
Terkini
-
Tarik-tarikan HP dengan Tentara di Kejagung, Wartawan Tempo Alami Intimidasi dan Trauma
-
Mendagri Tegaskan Komitmen Integrasikan Data Kemendagri ke Satu Data Indonesia
-
Sempat Dijaga Ketat Brimob, Situasi Mabes Polri Kamis Malam Kini Terpantau Normal
-
Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya Tiga Polisi di Katingan
-
Prabowo Ungkap Temuan Harta Karun Baru dari BRIN dan TNI: Cadangan Emas Raksasa di Papua
-
Percepatan Program Sekolah Rakyat, Wamensos: Tahapan Tetap Sesuai Aturan
-
Kejagung Respons Penggeledahan Cafe De'Klan dan Rumah di Sentul, Tunggu Hasil Penyidikan Polri
-
Misteri Brankas Rp476 Miliar di Rumah Sentul City, Benarkah Milik Jampidsus Febrie Adriansyah?
-
Aktivis Anti-Korupsi Kritik Penjagaan Rumah Jampidsus Oleh TNI: Tugas Militer Jaga Kedaulatan
-
Eks Sekjen MPR Diduga Gunakan Duit Gratifikasi Rp30 M untuk Renovasi Rumah hingga Nikahan Anak