Suara.com - Pemerintah Jakarta segera membentuk Unit Pelaksana Teknis untuk mengelola koleksi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. Hal itu diungkapkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan setelah bertemu dengan perwakilan Yayasan H. B. Jassin.
"Kami menyepakati beberapa hal. Satu, kesepakatannya adalah Pemprov akan membentuk UPT ini, khusus untuk mengelola koleksi pusat dokumentasi sastra H. B. Jassin," ujar Anie di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2017).
Kesepakatan yang kedua, UPT akan mengambilalih alih aset, koleksi, dan karyawan yang dimiliki H. B. Jassin.
"Jadi diserahkan dari yayasan kepada Pemprov DKI. Jadi menjadi tanggung jawab DKI pengelolaannya dan lain-lain," kata Anies.
Selanjutnya langkah pertama yang akan diambil pemerintah adalah melakukan digitalisasi atas seluruh dokumentasi sastra H. B. Jassin.
Pada poin kempat disepakati UPT akan mengangkat pengelola H.B. Jassin yang ada untuk menjadi pengawas. Kelima, pemerintah DKI akan memberikan gaji kepada 9 orang karyawan di sana yang belum menerima gaji selama 3 bulan terakhir.
"Yang keenam UPT ini akan efektif mulai Januari 2018. Jadi kami akan masukan dalam anggaran 2018. Kami menyepakati ini," kata dia.
Setelah H. B. Jassin dijadikan UPT, Anies berharap pusat dokumentasi sastra itu bisa menjadi salah satu tempat untuk rujukan masyarkat Jakarta, nasional, bahkan internasional. Orang yang mendapat amanat langsung dari Hans Bague Jassin, Ajip Rosidi menjelaskan alasan tertarik kerja sama dengan pemerintah DKI karena pengelola tidak mampu mengurus yayasan ini sendiri.
"Yayasan ini nggak mampu untuk mengurus kebutuhan dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan, karena cukup besar. Sekarang juga pemprov hanya memberi sebagian dari kebutuhan," kata Rosidi.
Baca Juga: Anies Baswedan Janjikan Bantu Pendanaan PDS HB Jassin dari APBD
"Hanya membayar gaji pegawai, dan hal-hal yang lain. Tapi misalnya untuk pembelian koleksi baru tidak ada," tambah dia.
Anies mengungkapkan, setelah H. B. Jassin dijadikan UPT, satu dari 23 Janji yang pernah ia sampaikan pada rakyat saat kampanye di Pilkada Jakarta 2017 lalu sudah dijalankan.
"Janjinya adalah, kami akan merawat, mengembangkan pusat dokumentasi H. B. Jassin dan kami bersyukur bahwa janji itu terlunasi," kata dia.
Ia menargetkan pembentukan UPT dapat dilakukan awal Januari 2018.
Pemerintah juga berkomitmen untuk merawat karya-karya sastra tersebut. Sebab, Anies yakin beberapa tahun yang akan datang dokumen ini akan menjadi salah satu harta karun sastra Indonesia.
"Jadi saya bersyukur dan Insya Allah akan dilaksanakan. Minggu depan diharapkan aset ini sudah diserahkan kepada pemprov DKI," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
Terkini
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!