Suara.com - Dua kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dinilai bisa memperkuat dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalau yang bersangkutan menjadi peserta Pilpres 2019.
Kedua kebijakan yang dimaksud ialah tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis, serta menolak proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, korelasi kebijakan Anies-Sandiaga dan dukungan untuk Prabowo tersebut ada karena yang disebut lebih dulu diusung oleh Partai Gerindra.
"Kedua kebijakan itu pasti berpengaruh positif di kalangan pendukung Anies. Sebab, dua hal itu merupakan kampanyenya saat Pilkada DKI 2017. Itu juga memperkuat dukungan kepada Prabowo, karena basis pendukungnya sama,” kata Djayadi di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).
Walau menguat karena kedua kebijakan Anies itu, elektabilitas Prabowo masih kalah dengan elektabilitas Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah hasil survei.
Ia mengatakan, elektabilitas Jokowi lebih tinggi ketimbang Prabowo karena yang disebut pertama merupakan petahana sehingga mendapat porsi pemberitaan lebih banyak.
Sementara Prabowo, kata Djayadi, jarang mendapat porsi pemberitaan. Termutakhir, pemberitaan mengenai Prabowo terkonsentrasi pada masa Pilkada DKI Jakarta saja.
"Kalau presiden, dia punya ‘panggung’ setiap hari. Disorot media setiap hari. Dia bisa menunjukkan kerja-kerjanya setiap hari. Apalagi, sementara ini, persentase kepuasan warga terhadap kerja presiden masih tinggi dalam setiap survei, yakni di atas 60 persen. Jadi, wajar kalau elektabilitas Jokowi di atas Prabowo," terangnya.
Baca Juga: Cegah Konsumen Xpander 'Lari', Mitsubishi Pasang Strategi Ini
Namun, Djayadi mengakui elektabilitas Prabowo bisa saja naik dan melampaui Jokowi seandainya sang penantang melakukan banyak kegiatan dan diliput media jelang Pilpres 2019.
Karenanya, Djayadi menilai Prabowo harus memunyai banyak ‘panggung’ seperti Jokowi untuk menaikkan elektabilitasnya.
"Dia harus mencari panggung untuk tampil terus di masyarakat. Misalnya, kalau Jokowi punya acara peringatan Sumpah Pemuda, dia (Prabowo) juga harus punya acara yang sama. Tapi memang lebih terbatas. Karena di mana-mana, yang namanya penantang petahana ya seperti itu, lebih terbatas panggungnya,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Insiden Beton MRT Jatuh, Ini Respon dan Langkah Anies Baswedan
-
Soal Alexis, Anies Jelaskan Pemasukan Pemprov yang 'Halal'
-
10 November, Buruh Mau Demonstrasi seperti 'Aksi 212'
-
Ini Peta Dukungan Kaum Milenial Sosmed ke Jokowi dan Prabowo
-
Jurnalis di Balai Kota Dibatasi, Sandiaga: Dulu kan 'Acak Kadut'
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat
-
Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel
-
Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
-
Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur
-
Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha
-
Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar
-
9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi
-
DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan
-
Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara
-
Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau