Suara.com - Dua kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dinilai bisa memperkuat dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kalau yang bersangkutan menjadi peserta Pilpres 2019.
Kedua kebijakan yang dimaksud ialah tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis, serta menolak proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, korelasi kebijakan Anies-Sandiaga dan dukungan untuk Prabowo tersebut ada karena yang disebut lebih dulu diusung oleh Partai Gerindra.
"Kedua kebijakan itu pasti berpengaruh positif di kalangan pendukung Anies. Sebab, dua hal itu merupakan kampanyenya saat Pilkada DKI 2017. Itu juga memperkuat dukungan kepada Prabowo, karena basis pendukungnya sama,” kata Djayadi di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia, Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).
Walau menguat karena kedua kebijakan Anies itu, elektabilitas Prabowo masih kalah dengan elektabilitas Presiden Joko Widodo berdasarkan sejumlah hasil survei.
Ia mengatakan, elektabilitas Jokowi lebih tinggi ketimbang Prabowo karena yang disebut pertama merupakan petahana sehingga mendapat porsi pemberitaan lebih banyak.
Sementara Prabowo, kata Djayadi, jarang mendapat porsi pemberitaan. Termutakhir, pemberitaan mengenai Prabowo terkonsentrasi pada masa Pilkada DKI Jakarta saja.
"Kalau presiden, dia punya ‘panggung’ setiap hari. Disorot media setiap hari. Dia bisa menunjukkan kerja-kerjanya setiap hari. Apalagi, sementara ini, persentase kepuasan warga terhadap kerja presiden masih tinggi dalam setiap survei, yakni di atas 60 persen. Jadi, wajar kalau elektabilitas Jokowi di atas Prabowo," terangnya.
Baca Juga: Cegah Konsumen Xpander 'Lari', Mitsubishi Pasang Strategi Ini
Namun, Djayadi mengakui elektabilitas Prabowo bisa saja naik dan melampaui Jokowi seandainya sang penantang melakukan banyak kegiatan dan diliput media jelang Pilpres 2019.
Karenanya, Djayadi menilai Prabowo harus memunyai banyak ‘panggung’ seperti Jokowi untuk menaikkan elektabilitasnya.
"Dia harus mencari panggung untuk tampil terus di masyarakat. Misalnya, kalau Jokowi punya acara peringatan Sumpah Pemuda, dia (Prabowo) juga harus punya acara yang sama. Tapi memang lebih terbatas. Karena di mana-mana, yang namanya penantang petahana ya seperti itu, lebih terbatas panggungnya,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Insiden Beton MRT Jatuh, Ini Respon dan Langkah Anies Baswedan
-
Soal Alexis, Anies Jelaskan Pemasukan Pemprov yang 'Halal'
-
10 November, Buruh Mau Demonstrasi seperti 'Aksi 212'
-
Ini Peta Dukungan Kaum Milenial Sosmed ke Jokowi dan Prabowo
-
Jurnalis di Balai Kota Dibatasi, Sandiaga: Dulu kan 'Acak Kadut'
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana