Suara.com - Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) merasa sangat prihatin mengenai perlindungan dan kesejahteraan puluhan ribu warga sipil di Gubernuran Idlib di Suriah Selatan dan Homs di bagian timur-laut Suriah.
Menurut juru bicara PBB, Rabu (3/1/2018) waktu setempat, permusuhan meningkat di kedua gubernuran tersebut.
"Kerusuhan tersebut telah dilaporkan merenggut sejumlah korban jiwa dan cedera serta membuat warga lainnya mengungsi," kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB.
Pada Selasa (2/1/2018), tujuh orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 18 orang lagi cedera, setelah serangan udara dilancarkan ke Kota Kecil Khan Elsobol di Idlib Selatan. Pada hari yang sama, 25 orang dilaporkan cedera dan beberapa toko serta instalasi lain rusak, ketika bom menghantam pasar sayur utama di Kota Jisr-Ash-Shugur di pinggir Idlib Barat.
Pemboman dan serangan udara lain dilaporkan dilancarkan di pinggir selatan gubernuran itu, kata Haq.
"PBB dan semua mitranya mengkoordinasikan reaksi kemanusiaan di daerah tersebut melalui operasi lintas-perbatasan dari Turki," kata Haq, dikutip dari Xinhua.
Ia menambahkan, keperluan prioritas meliputi tempat berlindung, makanan, pasokan medis, air dan kebersihan dan bantuan lain kemanusiaan.
"PBB mengingatkan semua pihak dalam konflik tersebut mengenai kewajiban hukum untuk memberikan perawatan seketika guna menyelamatkan warga sipil dan barang-barang sipil," katanya.
PBB juga sangat prihatin mengenai rangkaian serangan baru-baru ini terhadap instalasi perwatan kesehatan di dalam Suriah.
Baca Juga: Suriah Tuduh AS Angkut Komandan ISIS, Diserahkan pada Pemberontak
Pada Malam Tahun Baru, satu rumah sakit setempat di Gubernuran Idlib dilaporkan rusak akibat satu serangan udara, sedangkan sehari sebelumnya, satu gudang medis milik organisasi non-pemerintah internasional dilaporkan rusak akibat ledakan bom barel, katanya.
"Kami terus menyeru semua pihak dalam konflik itu agar mengakhiri penghancuran rumah sakit dan prasaranan sipil lain yang penting buat penduduk sipil, dan menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional," kata Haq. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- 4 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
- 4 Sepatu Lari Lokal Harga Rp100 Ribuan dengan Ulasan Terbaik, Pas Buat Jogging
- Mengenal Sosok Alexandra Askandar, Bankir Perempuan Berpengaruh di Jajaran Top Level BUMN
Pilihan
-
Dasco Pagi-pagi Kumpulkan Menkeu Purbaya dan Gubernur BI di DPR, Evaluasi Ekonomi
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
-
Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
-
Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Ungkap Pihak Lain
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
Terkini
-
Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan
-
Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras
-
KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim
-
Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta
-
Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026
-
Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran
-
Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah
-
Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026
-
ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.
-
4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay