Suara.com - Kantor PBB bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) merasa sangat prihatin mengenai perlindungan dan kesejahteraan puluhan ribu warga sipil di Gubernuran Idlib di Suriah Selatan dan Homs di bagian timur-laut Suriah.
Menurut juru bicara PBB, Rabu (3/1/2018) waktu setempat, permusuhan meningkat di kedua gubernuran tersebut.
"Kerusuhan tersebut telah dilaporkan merenggut sejumlah korban jiwa dan cedera serta membuat warga lainnya mengungsi," kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB.
Pada Selasa (2/1/2018), tujuh orang dilaporkan tewas dan sedikitnya 18 orang lagi cedera, setelah serangan udara dilancarkan ke Kota Kecil Khan Elsobol di Idlib Selatan. Pada hari yang sama, 25 orang dilaporkan cedera dan beberapa toko serta instalasi lain rusak, ketika bom menghantam pasar sayur utama di Kota Jisr-Ash-Shugur di pinggir Idlib Barat.
Pemboman dan serangan udara lain dilaporkan dilancarkan di pinggir selatan gubernuran itu, kata Haq.
"PBB dan semua mitranya mengkoordinasikan reaksi kemanusiaan di daerah tersebut melalui operasi lintas-perbatasan dari Turki," kata Haq, dikutip dari Xinhua.
Ia menambahkan, keperluan prioritas meliputi tempat berlindung, makanan, pasokan medis, air dan kebersihan dan bantuan lain kemanusiaan.
"PBB mengingatkan semua pihak dalam konflik tersebut mengenai kewajiban hukum untuk memberikan perawatan seketika guna menyelamatkan warga sipil dan barang-barang sipil," katanya.
PBB juga sangat prihatin mengenai rangkaian serangan baru-baru ini terhadap instalasi perwatan kesehatan di dalam Suriah.
Baca Juga: Suriah Tuduh AS Angkut Komandan ISIS, Diserahkan pada Pemberontak
Pada Malam Tahun Baru, satu rumah sakit setempat di Gubernuran Idlib dilaporkan rusak akibat satu serangan udara, sedangkan sehari sebelumnya, satu gudang medis milik organisasi non-pemerintah internasional dilaporkan rusak akibat ledakan bom barel, katanya.
"Kami terus menyeru semua pihak dalam konflik itu agar mengakhiri penghancuran rumah sakit dan prasaranan sipil lain yang penting buat penduduk sipil, dan menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional," kata Haq. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Efek Domino Konflik Timur Tengah, Warga Korea Selatan Panic Buying Kantong Sampah!
-
WFH ASN Setiap Jumat Resmi Berlaku Mulai Hari Ini, DPR Minta Evaluasi Berkala
-
RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI, Mensos Tegaskan Layanan Cuci Darah Wajib Dilayani
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur