Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus menandatangani kontrak politik dengan cabang partainya di Sumatera Utara.
Ia mengatakan, kontrak politik itu sebagai imbalan PPP mendukung Djarot-Sihar sebagai bakal calon gubernur dan bakalcalon wakil gubernur dalam Pilkada Sumut 2018. Padahal, keduanya bukan kader PPP.
"Karena ada keberatan dari teman-teman PPP di sana (Sumut), maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," kata Arsul di DPR, Jakarta, Rabu (10/1/ 2018).
Dalam kontrak politik itu, disebutkan bahwa apabila Djarot-Sihar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, maka kedua sosok ini harus mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran.
"Memang ini digelorakan oleh PPP. Kami tahun lalu mendistribusikan lebih dari 50.000 Al Quran di luar Pulau Jawa, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas," ujar Arsul.
Poin kedua, PPP juga meminta agar Pemprov Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Djarot-Sihar untuk mengalokasikan APBD lebih besar lagi untuk kepentingan pendidikan Islam yang ada di Sumut.
"Ketiga, Pak Djarot dan Pak Sihar juga diminta agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran Miras di wilayah Sumut," tutur Arsul.
Poin keempat, Djarot dan Sihar harus berkomitmen meningkatkan indeks pembangunan SDM serta komitmen mengentaskan kemiskinan di Sumut.
Baca Juga: PDIP Tunjuk Puti Soekarno Gantikan Azwar Anas untuk Pilkada Jatim
"Kami sampaikan juga ke Pak Sihar karena kebetulan non muslim dan ini teman-teman PPP di sana merasa keberatan, meskipun nonmuslim tapi nanti silaturahmi dengan muslim lebih baik lagi," kata Arsul.
Kata Arsul, PPP tidak menutup mata bahwa sekitar 30 persen penduduk Sumut non-Muslim. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan PPP untuk memberikan dukungan pada Djarot-Sihar.
"Tapi PPP tetap berprinsip nomor satu Muslim. Ketika masih proses pembicaraan, kami sampaikan ke teman-teman di PDIP, kalau yang nomor satu non Islam, PPP sebagai partai Islam tak ikut mengusung," kata Arsul.
PPP memberikan suara secara cuma-cuma pada pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus agar bisa mendaftar sebagai peserta pilkada. Hal itu dilakukan lantaran PPP dan PDIP punya kesepakatakan politik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Untuk diketahui, di DPRD Sumatera Utara PDIP memiliki 16 kursi, sedang PPP memiliki 4 kursi. Jadi, pasangan Djarot-Sihar telah memenuhi syarat kecukupan kursi untuk mendaftar ke KPUD sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara.
Berita Terkait
-
Kesepakatan di Balik PPP yang Dukung Cuma-Cuma Djarot di Sumut
-
Pilkada Palangka Raya, PPP Usung Fairid Naparin-Umi Mastika
-
Belum Penuhi Syarat, Djarot-Sihar 'Pede' Besok Bisa Daftar ke KPU
-
Dampingi Ganjar, Gus Yasin Siap Jalankan Perintah Partai
-
Ahok Gugat Cerai Vero, Begini Reaksi Eks Pendukung Ahok
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!