Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkapkan, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus menandatangani kontrak politik dengan cabang partainya di Sumatera Utara.
Ia mengatakan, kontrak politik itu sebagai imbalan PPP mendukung Djarot-Sihar sebagai bakal calon gubernur dan bakalcalon wakil gubernur dalam Pilkada Sumut 2018. Padahal, keduanya bukan kader PPP.
"Karena ada keberatan dari teman-teman PPP di sana (Sumut), maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam," kata Arsul di DPR, Jakarta, Rabu (10/1/ 2018).
Dalam kontrak politik itu, disebutkan bahwa apabila Djarot-Sihar terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, maka kedua sosok ini harus mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran.
"Memang ini digelorakan oleh PPP. Kami tahun lalu mendistribusikan lebih dari 50.000 Al Quran di luar Pulau Jawa, khususnya provinsi yang Islamnya masih minoritas," ujar Arsul.
Poin kedua, PPP juga meminta agar Pemprov Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Djarot-Sihar untuk mengalokasikan APBD lebih besar lagi untuk kepentingan pendidikan Islam yang ada di Sumut.
"Ketiga, Pak Djarot dan Pak Sihar juga diminta agar mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran Miras di wilayah Sumut," tutur Arsul.
Poin keempat, Djarot dan Sihar harus berkomitmen meningkatkan indeks pembangunan SDM serta komitmen mengentaskan kemiskinan di Sumut.
Baca Juga: PDIP Tunjuk Puti Soekarno Gantikan Azwar Anas untuk Pilkada Jatim
"Kami sampaikan juga ke Pak Sihar karena kebetulan non muslim dan ini teman-teman PPP di sana merasa keberatan, meskipun nonmuslim tapi nanti silaturahmi dengan muslim lebih baik lagi," kata Arsul.
Kata Arsul, PPP tidak menutup mata bahwa sekitar 30 persen penduduk Sumut non-Muslim. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan PPP untuk memberikan dukungan pada Djarot-Sihar.
"Tapi PPP tetap berprinsip nomor satu Muslim. Ketika masih proses pembicaraan, kami sampaikan ke teman-teman di PDIP, kalau yang nomor satu non Islam, PPP sebagai partai Islam tak ikut mengusung," kata Arsul.
PPP memberikan suara secara cuma-cuma pada pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus agar bisa mendaftar sebagai peserta pilkada. Hal itu dilakukan lantaran PPP dan PDIP punya kesepakatakan politik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Untuk diketahui, di DPRD Sumatera Utara PDIP memiliki 16 kursi, sedang PPP memiliki 4 kursi. Jadi, pasangan Djarot-Sihar telah memenuhi syarat kecukupan kursi untuk mendaftar ke KPUD sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara.
Berita Terkait
-
Kesepakatan di Balik PPP yang Dukung Cuma-Cuma Djarot di Sumut
-
Pilkada Palangka Raya, PPP Usung Fairid Naparin-Umi Mastika
-
Belum Penuhi Syarat, Djarot-Sihar 'Pede' Besok Bisa Daftar ke KPU
-
Dampingi Ganjar, Gus Yasin Siap Jalankan Perintah Partai
-
Ahok Gugat Cerai Vero, Begini Reaksi Eks Pendukung Ahok
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi