Suara.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan program normalisasi sungai dan naturalisasi sama-sama akan memindahkan warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung.
Tetapi, Teguh tidak mau menggunakan kata "gusur". Dia lebih suka menyebutnya merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun sederhana sewa.
"Kalau proses normalisasi, naturalisasi artinya bukan menggusur. Merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Harus dibedakan. Kalau menggusur kan bahasanya terlalu ini (kasar)," ujar Teguh di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/2/2018).
Istilah naturalisasi sungai digunakan Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk mencegah banjir di ibu kota. Anies tidak ingin menyebutnya normalisasi sungai. Program normalisasi sungai sebelumnya sudah ada pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Warga yang tinggal di bantaran kali Ciliwung, kata Teguh, kebanyakan tidak memiliki sertifikat hak milik.
Untuk program naturalisasi, Teguh akan tetap menggunakan sheet pile atau tiang pancang. Ia menyebut dengan menggunakan tiang pancang akan lebih kuat dan digunakan oleh negara-negara di Eropa.
"Kalau untuk kapasitas seperti kali di Jakarta tentunya butuh sheet pile, memang kita lihat kekuatannya. Memang ada pemilihan, kami mau lihat secara estetika alam natural atau kami mau lihat kekuatannya," kata Teguh.
"Kalau memang menurut saya sih ya, kalau di lihat dari kondisi kami tentunya butuh kekuatan dulu. Ya kan bahkan di negara Eropa di negara-negara maju kan dilihat kekuatan dulu. Baru nanti bicara tinggal di desainnya," Teguh menambahkan.
Baca Juga: Anies Kaget 'Ibunya' Juga Ikut Jadi Korban Banjir
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi