Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya, Kamis (8/3/2018).
Pelaporan itu merupakan kelanjutan konflik keduanya, yang berawal dari keputusan PKS memecat Fahri Hamzah.
Setya Novanto yang pernah menjadi rekan Fahri di kursi pemimpin DPR RI, berharap persoalan itu terselesaikan melalui musyawarah.
Apalagi, menurut terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tersebut, Fahri Hamzah adalah sosok yang bersih dan memperjuangkan sesuatu dengan kejujuran.
"Pak Fahri itu sosok yang semuanya dia mau bersih dengan kejujuran dia. Yang saya tahu, sosok Pak Fahri itu semuanya dilakukan dengan masalah kebenaran dia. Saya tidak tahu masalah internalnya dengan PKS sendiri, tapi itulah sosok dia," kata Setnov di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menyarankan Fahri dan Sohibul untuk segera bermusyawarah demi menyelesaikan masalah yang ada. Sebab, baik Fahri dan Sohibul sama-sama dikenal baik oleh Setnov.
"Jadi ini memang urusan internal, perlu ada kebersamaan, perlu ada suatu musyawarah yang memang perlu dan lebih baik," katanya.
Sebelumnya, melalui akun twitternya @fahrihamzah, Fahri memberitahukan bahwa dirinya melaporkan Sohibul ke Kepolisian pada hari ini. Dalam cuitannya itu, Fahri mengaku dengan terpaksa melaporkan Sohibul yang adalah Petinggi PKS tersebut.
Fahri telah menempuh jalur hukum atas pemecatannya dari PKS. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2016 sudah memenangkannya dan menyatakan bahwa pemecatan Fahri tidak sah.
Baca Juga: Mereka yang Tetap Bersepeda Melawan Polusi Jakarta
Namun, PKS mengajukan banding atas putusan itu. Persis setahun kemudian, Pengadilan Tinggi Jakarta juga memenangkan Fahri. Pengadilan meminta nama Fahri dipulihkan.
Konflik tersebut bukannya malah berkahir, sebab mulai muncul cerita yang terus dikembangkan di dalam partai dan juga di publik.
Terakhir, yang membuat Fahri menganggap Sohibul Iman sudah melampaui batas adalah karena menyatakan di media bahwa Fahri berbohong dan membangkang.
Pernyataan itu disampaikan Sohibul karena Fahri sedianya bersedia meninggalkan posisinya sebagai wakil ketua DPR. Namun, pada akhirnya tidak memenuhi janjinya.
Berita Terkait
-
Datangi Mapolda Metro Jaya, Fahri Hamzah Pidanakan Presiden PKS
-
Merasa Jadi Rakyat Biasa di Tahanan, Berat Setnov Turun 2 Kg
-
Fahri Hamzah: Kalau Kembali Duel dengan Prabowo, Jokowi Kalah
-
Eks Deputi Sekretariat Wapres Jadi Saksi Korupsi e-KTP
-
Punya Bukti Kuat Polisikan Sohibul, Fahri Didukung Kader PKS
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara