Suara.com - Pengamat politik Hendri Satrio menilai, Partai Demokrat cenderung rugi dalam perhitungan politik jika hanya mengusung satu calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Pada Pilpres 2014, perolehan suara Demokrat tidak jeblok bahkan di peringkat empat sekitar enam persen dari seluruh suara. Jika hanya mengusung satu calon akan merugikan Demokrat. Sebaiknya ada lebih dari satu calon," kata Hendri di Jakarta, Jumat (9/3/2018).
Menurut dia, sebagai partai petahana di ajang perpolitikan Indonesia, Demokrat tercatat sudah berhasil membawa Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden selama dua periode.Karena itu, ia menyarankan Demokrat idealnya mengusung lebih dari satu nama pada Pilpres 2019.
Hal itu disampaikan terkait rencana partai tersebut untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dalam waktu dekat di Solo.
Menurut Hendri, jika mengusung lebih dari satu calon, akan memudahkan partai lain berkoalisi dengan Demokrat dan ada kombinasi yang lebih leluasa dibanding dengan satu nama.
Selain itu, dengan lebih dari satu nama akan memudahkan Demokrat menentukan untuk berada di pihak mana.
"Apakah satu poros dengan Jokowi, atau satu poros dengan Gerindra atau membuat poros baru. Jika hanya disodorkan satu nama kemungkinan besar agak sulit memainkan kombinasi politik dan rugi juga buat Demokrat. Karena sebetulnya, Demokrat ini punya nama-nama yang punya potensi yang bisa diusung untuk Pilpres 2019" tegasnya.
Hendri mencontohkan sederet nama seperti Chairul Tanjung dan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi yang relevan untuk diusung pada Rapimnas Partai Demokrat.
Baca Juga: Demokrat Berpeluang Bikin Poros Ketiga dalam Pilpres 2019
"Jadi kalau Demokrat ingin mengusung misalnya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), CT, dan TGB (sebagai capres) menurut saya akan lebih leluasa. TGB misalnya, dikenal sebagai pemimpin umat dan berpengalaman di NTB. Begitu juga dengan CT, dikenal sebagai pengusaha dan memiliki toleransi tinggi. Kalau mau bermanuver sedikit, bisa juga menghadirkan Pakde Karwo--(Soekarwo, red). Walaupun elektabilitas Karwo paling kecil, tetapi sebagai Gubernur salah satu provinsi terbesar di Indonesia--Jawa Timur--layak juga diajukan," ungkapnya.
Terkait dengan elektabilitas, Hendri, memperhitungkan saat ini masih cukup lama untuk penetapan calon. Maka dengan banyak nama bisa memberikan keleluasan Demokrat untuk melakukan manuver yang akan berimbas pada meningkatnya elektabilitas.
"Kalau lebih dari satu nama, Demokrat akan memiliki keleluasan mengajukan nama-nama tokoh yang memiliki kompetensi dan kapabilitas tinggi. Karena kalau misalnya hanya satu nama, kemudian terjadi penolakan di publik, akibatnya akan mengalami potensi terjun bebas. Tetapi kalau ada beberapa nama, masih ada yang menjaga. Ada alternatif pilihan bagi masyarakat," terangnya.
Sementara itu, pakar komunikasi politik, Effendy Gazali mengatakan, kekompakan atau soliditas antarpengurus dan anggota partai menentukan bagaimana pengusungan dalam soal jumlah calon.
Namun dia menggarisbawahi sebagai sebuah partai modern, dalam pengusungan nama calon idealnya dari penyelenggaraan konvensi partai.
Berita Terkait
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
AHY Ungkap Wasiat Sakral Sarwo Edhie Wibowo Usai Resmi Jadi Pahlawan Nasional
-
Profil Sarwo Edhie Wibowo: Mertua SBY yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional
-
Respons Keras Jhon Sitorus atas PSI yang Ungkit Jasa Jokowi ke AHY
-
Ignasius Jonan 2 Jam Bertemu Prabowo, Bahas Proyek Kereta Cepat Bareng AHY?
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta