Suara.com - Nama Abraham Samad santer dibicarakan ketika pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Abraham yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi digadang-gadang akan digandeng Presiden Joko Widodo untuk menjadi pendapingnya sebagai Calon Wakil Presiden.
Kini Pilpres 2019 sudah mendekat, dan prosesnya pun sudah mulai terasa. Saat ini, Jokowi yang sudah dideklarasikan oleh beberapa partai sudah resmi maju kembali. Namun, belum diketahui siapa yang akan mendapinginya, mengingat Jusuf Kalla sudah menegaskan tidak akan maju lagi.
Untuk posisi orang nomor dua tersebut, Abraham Samad mengaku sudah dilirik oleh sejumlah partai politik. Ia pun menyatakan kesiapannya, apabila hal tersebut benar-benar terjadi.
"Ada beberapa partai politik yang pernah mengontak. Tapi sekali lagi saya dalam posisi begini, apapun ya, dimanapun masyarakat memberikan amanah kita, maka itu menjadi kewajiban konstitusional," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).
Menurutnya, apabila dipercaya oleh masyarakat, maka hal tersebut tak bisa ditolak. Sebab, menurut Samad hal itu merupakan kewajiban konstitusional sebagai seorang warga negara.
"Jadi tidak ada warga negara yang bisa menolak kewajiban konstitusional. Apa yang disebut kewajiban konstitusional ketika masyarakat memberikan amanah ketika anda diberi amanah menjadi ketua KPK anda tidak bisa menolaknya, dan itu kewajiban konstitusional," lanjut Samad.
Ketila ditanyakan nama sejumlah partai tersebut, Samad enggan menyebutnya. Namun, sebenarnya dia meragukan niat beberapa partai tersebut, lantaran kondisi finansialnya tidak cukup.
"Ada beberapa, tapi kan tidak perlu disampaikan, yang jelas saya bukan orang partai. Bukan orang yang punya duit, apa partai-partai itu tetap mau terus melanjutkan mencalonkan saya? Itu jadi pertanyaan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Istana Bongkar Maksud Prabowo Absen Para Ketum Parpol dan Singgung Kekuatan Koalisi
-
Eks Menkumham: Posisi Negara Kalah, Diperalat Oligarki untuk Validasi Perampokan Tanah Rakyat
-
Menkeu Tolak Pembayaran Utang Kereta Cepat Pakai APBN, Prof. Sulfikar: 95 Persen Ini Maunya Prabowo
-
Syahganda dan Abraham Samad 'Kritik' Gibran: Anak Haram Konstitusi hingga Potensi 'Presiden Dadakan'
-
Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi Legacy Ini Sangat Berbahaya Bagi Indonesia
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
Terkini
-
AS Kirim USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah, Ancam Keamanan Iran?
-
4 Oknum Polisi di Madiun Terlibat Kasus Peredaran Narkoba
-
Kejati Bengkulu Dalami Dugaan Mark Up Proyek PLTA, Dokumen Disita dari Tiga Lokasi
-
Refly Harun Bongkar 7 Keberatan di Kasus Ijazah Jokowi: Ijazah Asli Justru Makin Meragukan
-
Momen Haru Sidang Kasus Demo Agustus, Ayah Terdakwa Peluk Anak di PN Jakut
-
Rencana Wapres Gibran ke Yahukimo Terhenti, Laporan Intelijen Ungkap Risiko Fatal
-
Dubes WHO Yohei Sasakawa Sorot Fakta Pahit Kusta: Diskriminasi Lebih Menyakitkan dari Penyakitnya
-
Jerman, Prancis, Swedia dan Norwegia Kirim Militer ke Greenland, NATO Siap Hadang AS
-
Banjir Ancam Produksi Padi Lebak, Puluhan Hektare Sawah Terancam Gagal Panen Total
-
Ono Surono Dicecar KPK Soal Aliran Uang Korupsi Bupati Bekasi, Kapasitas Sebagai Ketua PDIP Jabar