Suara.com - Nama Abraham Samad santer dibicarakan ketika pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Abraham yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi digadang-gadang akan digandeng Presiden Joko Widodo untuk menjadi pendapingnya sebagai Calon Wakil Presiden.
Kini Pilpres 2019 sudah mendekat, dan prosesnya pun sudah mulai terasa. Saat ini, Jokowi yang sudah dideklarasikan oleh beberapa partai sudah resmi maju kembali. Namun, belum diketahui siapa yang akan mendapinginya, mengingat Jusuf Kalla sudah menegaskan tidak akan maju lagi.
Untuk posisi orang nomor dua tersebut, Abraham Samad mengaku sudah dilirik oleh sejumlah partai politik. Ia pun menyatakan kesiapannya, apabila hal tersebut benar-benar terjadi.
"Ada beberapa partai politik yang pernah mengontak. Tapi sekali lagi saya dalam posisi begini, apapun ya, dimanapun masyarakat memberikan amanah kita, maka itu menjadi kewajiban konstitusional," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).
Menurutnya, apabila dipercaya oleh masyarakat, maka hal tersebut tak bisa ditolak. Sebab, menurut Samad hal itu merupakan kewajiban konstitusional sebagai seorang warga negara.
"Jadi tidak ada warga negara yang bisa menolak kewajiban konstitusional. Apa yang disebut kewajiban konstitusional ketika masyarakat memberikan amanah ketika anda diberi amanah menjadi ketua KPK anda tidak bisa menolaknya, dan itu kewajiban konstitusional," lanjut Samad.
Ketila ditanyakan nama sejumlah partai tersebut, Samad enggan menyebutnya. Namun, sebenarnya dia meragukan niat beberapa partai tersebut, lantaran kondisi finansialnya tidak cukup.
"Ada beberapa, tapi kan tidak perlu disampaikan, yang jelas saya bukan orang partai. Bukan orang yang punya duit, apa partai-partai itu tetap mau terus melanjutkan mencalonkan saya? Itu jadi pertanyaan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Final dan Mengikat, Dasco Pastikan Putusan MK Soal Kuota Perempuan 30 Persen Masuk Revisi UU Pemilu
-
Pakar Sebut Parpol Pamer Kesetiaan ke Prabowo Cuma Kedok: Haus Kekuasaan Demi Modal Finansial
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
KPK Usul Jabatan Ketum Parpol Maksimal 2 Periode: Demi Cegah Korupsi atau Intervensi Politik?
-
KPK Ungkap Celah Tata Kelola Partai, Soroti Ketiadaan Pengawas Kaderisasi
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi