Suara.com - Nama Abraham Samad santer dibicarakan ketika pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Abraham yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi digadang-gadang akan digandeng Presiden Joko Widodo untuk menjadi pendapingnya sebagai Calon Wakil Presiden.
Kini Pilpres 2019 sudah mendekat, dan prosesnya pun sudah mulai terasa. Saat ini, Jokowi yang sudah dideklarasikan oleh beberapa partai sudah resmi maju kembali. Namun, belum diketahui siapa yang akan mendapinginya, mengingat Jusuf Kalla sudah menegaskan tidak akan maju lagi.
Untuk posisi orang nomor dua tersebut, Abraham Samad mengaku sudah dilirik oleh sejumlah partai politik. Ia pun menyatakan kesiapannya, apabila hal tersebut benar-benar terjadi.
"Ada beberapa partai politik yang pernah mengontak. Tapi sekali lagi saya dalam posisi begini, apapun ya, dimanapun masyarakat memberikan amanah kita, maka itu menjadi kewajiban konstitusional," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).
Menurutnya, apabila dipercaya oleh masyarakat, maka hal tersebut tak bisa ditolak. Sebab, menurut Samad hal itu merupakan kewajiban konstitusional sebagai seorang warga negara.
"Jadi tidak ada warga negara yang bisa menolak kewajiban konstitusional. Apa yang disebut kewajiban konstitusional ketika masyarakat memberikan amanah ketika anda diberi amanah menjadi ketua KPK anda tidak bisa menolaknya, dan itu kewajiban konstitusional," lanjut Samad.
Ketila ditanyakan nama sejumlah partai tersebut, Samad enggan menyebutnya. Namun, sebenarnya dia meragukan niat beberapa partai tersebut, lantaran kondisi finansialnya tidak cukup.
"Ada beberapa, tapi kan tidak perlu disampaikan, yang jelas saya bukan orang partai. Bukan orang yang punya duit, apa partai-partai itu tetap mau terus melanjutkan mencalonkan saya? Itu jadi pertanyaan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi Terintegrasi
-
Pramono Anung Klarifikasi Jual Nama Halte ke Parpol: Cuma Bercanda
-
Pramono Buka Peluang Partai Politik Ikut Naming Rights Halte, Asal Tak Ganggu Wajah Kota
-
Pramono Sebut Parpol Bisa Beli Nama Halte, NasDem Langsung Incar Naming Rights Gondangdia
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati