Suara.com - Nama Abraham Samad santer dibicarakan ketika pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Saat itu, Abraham yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi digadang-gadang akan digandeng Presiden Joko Widodo untuk menjadi pendapingnya sebagai Calon Wakil Presiden.
Kini Pilpres 2019 sudah mendekat, dan prosesnya pun sudah mulai terasa. Saat ini, Jokowi yang sudah dideklarasikan oleh beberapa partai sudah resmi maju kembali. Namun, belum diketahui siapa yang akan mendapinginya, mengingat Jusuf Kalla sudah menegaskan tidak akan maju lagi.
Untuk posisi orang nomor dua tersebut, Abraham Samad mengaku sudah dilirik oleh sejumlah partai politik. Ia pun menyatakan kesiapannya, apabila hal tersebut benar-benar terjadi.
"Ada beberapa partai politik yang pernah mengontak. Tapi sekali lagi saya dalam posisi begini, apapun ya, dimanapun masyarakat memberikan amanah kita, maka itu menjadi kewajiban konstitusional," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).
Menurutnya, apabila dipercaya oleh masyarakat, maka hal tersebut tak bisa ditolak. Sebab, menurut Samad hal itu merupakan kewajiban konstitusional sebagai seorang warga negara.
"Jadi tidak ada warga negara yang bisa menolak kewajiban konstitusional. Apa yang disebut kewajiban konstitusional ketika masyarakat memberikan amanah ketika anda diberi amanah menjadi ketua KPK anda tidak bisa menolaknya, dan itu kewajiban konstitusional," lanjut Samad.
Ketila ditanyakan nama sejumlah partai tersebut, Samad enggan menyebutnya. Namun, sebenarnya dia meragukan niat beberapa partai tersebut, lantaran kondisi finansialnya tidak cukup.
"Ada beberapa, tapi kan tidak perlu disampaikan, yang jelas saya bukan orang partai. Bukan orang yang punya duit, apa partai-partai itu tetap mau terus melanjutkan mencalonkan saya? Itu jadi pertanyaan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Kawal Revisi UU Parpol, Jubir Presiden Jamin Pemerintah Tak Tutup Mata
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Tragis! Ojol Tewas di Demo: Masyarakat Desak Penyelidikan Tuntas, Ada Apa dengan Kendaraannya?
-
Penonaktifan Anggota DPR Bermasalah Percuma Belaka, Sistem Pemilu dan Parpol Harus Direformasi!
-
Prabowo Turun Tangan: Tunjangan DPR Dicabut dan Kunjungan Luar Negeri Disetop
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre