Suara.com - Bawaslu Sulawesi Selatan meminta KPU propinsi maupun KPU kabupaten/kota mengantisipasi adanya penggunaan KTP palsu dan Surat Keterangan (Suket) palsu pengganti KTP di Pilkada nanti.
Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi mendorong KPU untuk memberitahu cara membedakan KTP palsu dan asli.
"Kita minta KPU lakukan upaya antisipasi dini terhadap potensi penggunaan KTP palsu atau Suket palsu. Caranya adalah KPU harus segera membangun mekanisme dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pihak yang mengeluarkan KTP dan Suket," kata Laode di acara deklarasi anti hoax Polda Sulsel di Hotel Happer, Selasa, (20/3/2018).
KPU harus mengantisipasi potensi penggunaan dokumen kependudukan palsu itu sejak pendaftaran hingga terakhir di pencoblosan nanti.
"Ketika nanti ada dokumen kependudukan itu yang diragukan keasliannya maka jajaran KPU berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk pembuktiannya. Bisa juga langsung dilaporkan ke Bawaslu," kata Laode Arumahi.
Sejauh ini Kepolisian Sulawesi Selatan masih menyelidiki kemungkinan KTP palsu itu akan digunakan untuk mencoblos saat pemilu.
"Soal kasus KTP yang digunakan dalam Pilkada itu urusan Gakkumdu. Nanti di situ dibahas apakah ada unsur pidananya, perdatanya. Atau kah pelanggaran pemilu. Jadi tidak ada tim khusus yang dibentuk Polda untuk urusan itu," kata Kapolda Sulsel Irjen Polisi Umar Septono.
Akhir Februari lalu Disdukcapil Kabupaten Barru menemukan Suket palsu. Lalu Senin (19/3/2018) kemarin ditemukan KTP, Kartu Keluarga (KK), kartu kesehatan yang semuanya palsu di wilayah Polsek Rappocini.
Ada tiga orang pelakunya ditangkap polisi. Alasan pelaku pemalsuan dokumen kependudukan tersebut digunakan buat pengajuan kredit di finance untuk beli kendaraan. (Salviah)
Baca Juga: 59 Ribu Warga Tangerang Terancam Tak Ikut Pilkada 2018
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir