Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara setelah namanya disebut menerima uang 500 ribu dolar AS di persidangan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.
Saat masih menjabat sebagai anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono mengkalim tidak pernah berhubungan dengan Komisi II dan Badan Anggaran. Dia juga mengaku tidak pernah membahas soal proyek e-KTP selama masih menjadi wakil rakyat.
"Kalau ada orang yang memberi, itu logikanya berkaitan dengan kewenangan jabatan kedudukan. Dan dalam hal ini saya itu nggak pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan berurusan dengan e-KTP," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).
Pramono menilai Novanto tidak memiliki bukti yang kuat terkait tudingan peneriman uang.
"Jadi Pak Nov (Novanto) kan selalu katanya, katanya-katanya. Kalau ditanya hakim kan katanya. Tetapi hal yang mengenai dirinya selalu bilang 'saya tidak ingat'," kata dia.
Lebih jauh, Pramono mengaku siap dihadirkan dalam persidangan dan dikonfrontasi dengan bekas Ketua DPR itu. Ia mengaku siap dipanggil kapan saja apabila keterangannya dibutuhkan.
"Sebagai pribadi tentunya saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Monggo-monggo saja. Karena ini sudah menyangkut integritas," kata dia.
Saat disinggung akan melaporkan Novanto terkait dugaan pencemaran nama baik, Pramono mengatakan akan memunggu dan melihat situasi yang berkembang.
"Saya tunggu bagaimana perkembangan ini. Kalau ini menyangkut integritas saya, saya akan ambil (langkah hukum)," kata dia.
Baca Juga: Setnov Akui Diberi Jam Tangan oleh Andi Narogong, Tapi Rusak
Berita Terkait
-
Rp5 Miliar Duit Korupsi e-KTP Biayai Rapimnas Partai Golkar 2012
-
Setnov Akui Diberi Jam Tangan oleh Andi Narogong, Tapi Rusak
-
Puan Diduga Terima Duit Korupsi e-KTP, PDIP: Kami Siap Diaudit
-
Setnov Sebut Puan dan Pramono Dapat Duit e-KTP, PDIP Bantah
-
Nyanyian Setnov, Sederet Anggota DPR Disebut Terima Duit e-KTP
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu