Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengawasi ketat jalur pengiriman siswa SMK untuk magang ke luar negeri. Sebab terjadi perdagangan Siswa SMK ke LN dengan upah murah.
KPAI menctat dalam tiga bulan terakhir kasus perdagangan manusia dan eksploitasi mengincar anak di bawah umur. Jumlahnya sudah puluhan kasus.
Di awal tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengumpulkan data trend kasus trafficking dan eksploitasi anak yang terdiri dari 8 kasus anak di bawah umur menjadi korban perdagangan manusia, 13 kasus eksploitasi seks komersial anak, 9 kasus anak korban prostitusi dan 2 korban anak eksploitasi ekonomi.
Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi KPAI, Ai Maryati Solihah menjelaskan di data Bareskrim Polri bidang PTTPPO 2011-2017 menunjukan angka 422 kasus anak korban kejahatan trafficking dengan modus tertinggi yakni eksploitasi seksual.
"Dari akhir tahun 2017 ada beberapa kasus eksploitasi terhadap anak seperti anak yang dijual kepada WNA di Jakarta dan perekrutannya melibatkan anak di bawah umur, lalu ada 3 remaja asal Jawa Barat dieksploitasi secara seksual di Kota Surabaya di sebuah apartemen. Yang paling terbaru ialah modus penawaran magang palsu kepada sekolah-sekolah kejuruan untuk bekerja di luar negeri," jelasnya saat konferensi pers di KPAI Jakarta, Selasa (4/3/2018).
KPAI berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta dinas-dinas pendidikan di daerah mengawasi kerja sama antara sekolah dan perusahaan perekrut magang.
Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti menjelaskan selama ini nota kesepahaman pemberangkatan siswa magang hanya diketahui oleh pihak sekolah dan pihak perekrut. Menurut dia, skema itu harus diubah.
"Seharusnya pihak Kemdikbud atau dinas pendidikan setempat turut andil dalam pembuatan MoU agar terlihat kejelasan regulasi keberangkatannya," ujar Retno.
KPAI akan mendorong Kemdikbud mengawasi ketat program magang di luar negeri bagi siswa SMK.
Baca Juga: Sekolah Jadi Perantara Jual Siswa SMK ke LN dengan Upah Murah
"Harus ada rekomendasi dari KBRI di negara tujuan agar perusahaan-perusahaan perekrut, agar mudah terpantau," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
SPPG, Infrastruktur Baru yang Menghubungkan Negara dengan Kehidupan Sehari-Hari Anak Indonesia
-
Jaksa Kejati Banten Terjaring OTT KPK, Diduga Peras WNA Korea Selatan Rp 2,4 Miliar
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
OTT KPK di Bekasi, Bupati Ade Kuswara dan Ayahnya Disebut Ikut Diamankan
-
Gurita Harta Rp79 M Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Kena OTT KPK, dari 31 Tanah ke Mustang
-
SPPG Dibangun dengan Konsep One-Flow Direction dan Sistem Cold Chain Modern
-
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Milenial Bekasi yang Karirnya Kini 'Disegel' KPK