Suara.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jendral Tito Karnavian mengaku serius tengah membangun tatacara zona integritas menuju bebas korupsi di kalangan kepolisian. Bahkan Tito menjanjikan anggotanya diberi kenaikan pangkat juga tunjangan kalau saja mampu membangun zona integritas itu.
"Saya ingin menciptakan iklim yang kompetitif antar Polres dan antar Polda. Siapa yang baik akan kita berikan penghargaan, promosi kenaikan jabatan," ujar Tito seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kemenpan RB, di Mapolda Jawa Barat, Jalan Sukarno Hatta, Bandung, Selasa (3/4/2018).
Tito mengaku tidak segan-segan mengancam anggotanya unto dicopot dari jabatannya bagi yang kedapatan tidak mengikuti perintahnya terkait zona integritas dalam membangun perilaku anti koruptif.
"Yang saya anggap tidak ada kemajuannya bahkan jalan di tempat ya pimpinannya saya ganti," ucapnya.
Menurutnya, langkah yang diambil Polri bersama Kemenpan RB itu dalam upaya reformasi birokrasi, menekan tindakan koruptif sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Hal itu merupakan bagian dari nawacita pemerintahan Joko Widodo.
Tito menuturkan anggota kepolisian di era sebelum tahun 2000 memang menganggap tindakan koruptif itu hal yang boleh dilakukan. Dia mencontohkan ketika ada anggota polisi yang memiliki jabatan cukup tinggi kemudian tidak mampu membeli mobil mewah, tak sedikit anggota polisi lain cukup nyinyir dengan mengatakan tidak memanfaatkan jabatan.
"Kita dapat amplop ditunjukan ke teman, ada yang berdinas belum punya kendaraan dianggap bodoh, karena tidak memanfaatkan jabatan," jelasnya.
Tito pun mengimbau agar anggotanya dari generasi di atas tahun 2000, tidak termakan oleh pola-pola rayuan segelintir anggota polisi generasi lama yang menganggap tindakan koruptif itu permisif.
"Ada tiga poin yang menjadi perhatian kami, yaitu mencegah budaya koruptif, budaya kekerasan, dan budaya arogansi kewenangan. Masalah pelayanan pun harus lebih baik, jangan sampai ketika masyarakat datang ke kantor polisi seperti merasa masuk ke kandang macan," paparnya.
Baca Juga: Abdul Latif Bantah Barang Mewah Miliknya Adalah Hasil Korupsi
"Di beberapa daerah sudah diterapkan zona integritas ini, ada di Jatim, totalnya 12 yang diberi penghargaan oleh pak Menpan. Sekarang kita kembangkan di Jawa barat, untuk dijadikan replikasi bagi yang lain," lanjutnya.
Menpan RB, Asman Abnur mengatakan sudah menyiapkan skema penghargaan berupa tunjangan kinerja bagi anggota kepolisian yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam membangun zona integritas.
"Kita beri apresiasi dalam bentuk tunjangan kinerja, jadi satu tingkat lebih tinggi dari Polres biasanya itu misalkan kalau dia mencapai WBK (wilayah bebas korupsi). Kemudian kalau WBM (wilayah bersih melayani) dia dapat tunjangan kinerja 2 kali lebih tinggi dari pada tunjangan Polres biasanya," tutupnya. (Aminuddin)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri