Suara.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jendral Tito Karnavian mengaku serius tengah membangun tatacara zona integritas menuju bebas korupsi di kalangan kepolisian. Bahkan Tito menjanjikan anggotanya diberi kenaikan pangkat juga tunjangan kalau saja mampu membangun zona integritas itu.
"Saya ingin menciptakan iklim yang kompetitif antar Polres dan antar Polda. Siapa yang baik akan kita berikan penghargaan, promosi kenaikan jabatan," ujar Tito seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kemenpan RB, di Mapolda Jawa Barat, Jalan Sukarno Hatta, Bandung, Selasa (3/4/2018).
Tito mengaku tidak segan-segan mengancam anggotanya unto dicopot dari jabatannya bagi yang kedapatan tidak mengikuti perintahnya terkait zona integritas dalam membangun perilaku anti koruptif.
"Yang saya anggap tidak ada kemajuannya bahkan jalan di tempat ya pimpinannya saya ganti," ucapnya.
Menurutnya, langkah yang diambil Polri bersama Kemenpan RB itu dalam upaya reformasi birokrasi, menekan tindakan koruptif sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Hal itu merupakan bagian dari nawacita pemerintahan Joko Widodo.
Tito menuturkan anggota kepolisian di era sebelum tahun 2000 memang menganggap tindakan koruptif itu hal yang boleh dilakukan. Dia mencontohkan ketika ada anggota polisi yang memiliki jabatan cukup tinggi kemudian tidak mampu membeli mobil mewah, tak sedikit anggota polisi lain cukup nyinyir dengan mengatakan tidak memanfaatkan jabatan.
"Kita dapat amplop ditunjukan ke teman, ada yang berdinas belum punya kendaraan dianggap bodoh, karena tidak memanfaatkan jabatan," jelasnya.
Tito pun mengimbau agar anggotanya dari generasi di atas tahun 2000, tidak termakan oleh pola-pola rayuan segelintir anggota polisi generasi lama yang menganggap tindakan koruptif itu permisif.
"Ada tiga poin yang menjadi perhatian kami, yaitu mencegah budaya koruptif, budaya kekerasan, dan budaya arogansi kewenangan. Masalah pelayanan pun harus lebih baik, jangan sampai ketika masyarakat datang ke kantor polisi seperti merasa masuk ke kandang macan," paparnya.
Baca Juga: Abdul Latif Bantah Barang Mewah Miliknya Adalah Hasil Korupsi
"Di beberapa daerah sudah diterapkan zona integritas ini, ada di Jatim, totalnya 12 yang diberi penghargaan oleh pak Menpan. Sekarang kita kembangkan di Jawa barat, untuk dijadikan replikasi bagi yang lain," lanjutnya.
Menpan RB, Asman Abnur mengatakan sudah menyiapkan skema penghargaan berupa tunjangan kinerja bagi anggota kepolisian yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dalam membangun zona integritas.
"Kita beri apresiasi dalam bentuk tunjangan kinerja, jadi satu tingkat lebih tinggi dari Polres biasanya itu misalkan kalau dia mencapai WBK (wilayah bebas korupsi). Kemudian kalau WBM (wilayah bersih melayani) dia dapat tunjangan kinerja 2 kali lebih tinggi dari pada tunjangan Polres biasanya," tutupnya. (Aminuddin)
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Ajak PWI Gaungkan Program Sekolah Rakyat
-
Penyebab Longsor Cisarua Dominasi Faktor Alam, Ahli Ungkap Ancaman Geologis Gunung Burangrang
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka