Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan, tidak menghendaki Presiden Joko Widodo memakai pesawat kepresidenan untuk keperluan kampanye Pilpres 2019.
Ia menuturkan, pada masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pun, aturan pelarangan tersebut telah diterapkan.
"Tidak boleh, itu tidak boleh (pakai pesawat Kepresidenan kampanye). Hanya kalau dia melakukan aktivitas sebagai presiden saja dibolehkan. Zaman Pak SBY berkampanye juga tidak memakai pesawat itu," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (6/4/2018).
Syarief mengatakan, pesawat yang menjadi inventaris pribadi presiden merupakan fasilitas negara. Namun, pesawat itu berbeda dengan fasilitas untuk pengamanan Presiden yang melekat pada jabatannya.
Selain pelayanan Paspampres, semua fasilitas negara yang digunakan oleh presiden harus ditanggalkan saat berkampanye. Termasuk biaya perjalanan yang diberikan negara.
"Jadi kalau kemana-mana biaya untuk kampanye memakai dana negara, tak boleh. Misalnya dia pergi kemana itu, tidak boleh, harus pesawat biaya sendiri," kata Syarief.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan tidak masalah, kalau Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan untuk berkampanye sebagai calon presiden.
Arif menilai, pesawat kepresidenan merupakan bagian dari pengamanan presiden yang melekat padanya.
"Kalau itu sebenarnya (berkampanye dengan Pesawat Kepresidenan) ya wajar saja. Ini kan juga menyangkut pengamanan. Sepanjang batasan-batasan tertentu yang detailnya memang harus diatur," kata Arief di DPR, Jakarta, Kamis (5/4).
Baca Juga: Bos Penyebar Hoaks Saracen Cuma Divonis Penjara 10 Bulan
Berita Terkait
-
Temui Budayawan di Istana, Jokowi Jongkok Tulis Sesuatu di Kanvas
-
Partai Demokrat Tegaskan Tak Bercanda Ingin Bangun 'Poros Ketiga'
-
Harapan Yayasan Kanker Anak Indonesia kepada Presiden Jokowi
-
Pemerintah Fokus Awasi 100 Desa untuk Atasi Stunting
-
Jokowi Terima Usulan Regulasi Biaya dan Obat Penderita Kanker
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
Terkini
-
DPR Dibuat Pusing: Komisi II Tanya Menteri ATR, Jawabannya 'Itu Tugas KKP'
-
Bareskrim Pertemukan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Pekan Ini, Kasus Berujung Damai?
-
Roy Suryo Bongkar 4 Kejanggalan Fatal Ijazah Gibran: Ini Kan Dagelan Srimulat!
-
Siap-siap Cek Nama! 1.000 Calon Petugas Damkar DKI Diumumkan Rabu Ini
-
Tersangka Kasus CSR BI-OJK Satori dan Heri Gunawan Dipanggil KPK, Langsung Ditahan?
-
BSU September 2025 Cair? Jangan Salah Info! Cek Status Penerima Rp600 Ribu di Sini Pakai NIK KTP
-
Bareskrim Periksa YouTuber Resbobb dan Bigmo Terkait Kasus Fitnah Azizah Salsha
-
Namanya Meroket di Bursa Calon Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Akhirnya Buka Suara: Tidak Benar!
-
Geger Cesium-137! KLH Segel Pabrik di Serang yang Diduga Cemari Udang Ekspor, Sanksi Pidana Menanti
-
Cegah Penjarahan Terulang, Komisi XIII Dorong Kemenkum Perbanyak Program Sadar Hukum untuk Rakyat