Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon tanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah dipolitisir oleh sebagian pihak.
"Memang politik dong, keputusannya saja politik, tak digoreng-goreng kan memang pemerintah mengeluarkan Perpres itu, dan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (25/ 4/2018).
Fadli mengatakan, tidak ada pihak yang dengan sengaja mempolitisir munculnya Perpres tersebut, yang ada hanya reaksi penolakan karena Perpres dianggap tidak tepat.
"Bukan digoreng itu kenyataan dan kita menolak. Kalau kita menolak itu bukan berarti menggoreng," ujar Fadli.
"Saya kira itu harus diajarilah Pak Presiden itu supaya tahu. Kan dia sendiri yang membuat keputusan, kan kita merespon dari keputusan itu. Sederhana saja," tambah Fadli.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menilai Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA sudah dipolitisir. Padahal Perpres TKA merupakan sebuah langkah pemerintah dalam melakukan penyederhanaan prosedur administrasi bagi pekerja asing di Indonesia.
"Sebetulnya yang kita reform adalah menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA. Jadi berbeda. Inilah yang namanya politik," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 25/4/2018).
Berita Terkait
-
Istana Sering Pakai Tenda, Fadli Zon Bela Proyek Gedung Baru: Tak Langgar UU Cagar Budaya
-
Ada Peringatan Baru, Apakah 13 Juli Akan Jadi Hari Libur Nasional?
-
Mulai Tahun Ini, 13 Juli Resmi Diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
-
Fadli Zon Sebut Ziarah Gunung Kawi Merupakan Warisan Tradisi
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Gibran Bukan Panglima! Pakar UGM: Keamanan Papua Tetap Tanggung Jawab TNI dan Polri
- JK Jadi Tersangka Korupsi Ekspor Logam Tanah Jarang, Langsung Ditahan Kejagung
Pilihan
-
Ironi Hukum: Menuju Indonesia Emas, Ternyata Emasnya Ada di Rumah Febrie!
-
Bikin Melongo! Polri Pamerkan 74 Kg Emas hingga Ratusan Miliar Hasil Sitaan Kasus Jampidsus
-
Jampidsus Febrie Adriansyah: Saya Tidak Mundur! Masih Terima Perintah Usut Kasus Korupsi
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
Terkini
-
Polisi Periksa 15 Saksi Korupsi, Sekuriti Rumah Jampidsus Febrie di Sentul Ikut Dicecar
-
Polda Metro Jaya Pastikan Bakal Periksa Jampidsus Febrie Soal Rumah, Dolar hingga Emas 74 Kg!
-
816 Titik Bazar Daging Murah Sudah Sambangi Permukiman Warga Jakarta
-
Kejagung Bantah Datangi Polda Metro Jaya Pasca Penggeledahan Cafe de'Clan Signature
-
Geledah 13 Lokasi dan Sita 74 Kg Emas Tapi Belum Ada Tersangka, Polda: Masih Pendalaman Paripurna
-
Prabowo: Banyak yang Nyusup ke MBG untuk Jadi Maling!
-
Open House Sekolah Rakyat di Lombok Barat, Gus Ipul: Siswa Tunjukkan Banyak Perubahan
-
Drama Putri Mandalika Berbahasa Inggris Meriahkan Open House Sekolah Rakyat Lombok
-
Mendagri Minta Pemda Akselerasi Program BSPS, Target 400 Ribu Rumah
-
Pimpinan Ponpes Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Kasus Santri Terbakar, Polisi Buka Suara