Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta sudah jauh lebih humanis. Anies menuturkan, Satpol PP tidak lagi menggunakan unsur kekerasan untuk melakukan penertiban.
Hal tersebut ia ungkapkan usai menjadi Inspektur upacara perayaan HUT Satpol PP ke-68 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-56 tahun 2018 di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Kamis (26/4/2018).
"Kami pun ke depan akan makin mengedepankan cara-cara yang jauh dari kekerasan bahkan di dalam beberapa kali penertiban yang kita lakukan akhir-akhir ini kita sama sekali tidak menggunakan kekuatan fisik," ungkapnya.
Anies mencontohkan saat Satpol PP menutup tempat-tempat hiburan di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketimbang menggunakan kekerasan, Satpol PP lebih mengedepankan pendekatan dengan mengandalkan satpol PP wanita.
"Penutupan tempat-tempat hiburan yang melakukan pelanggaran justru kita mengedepankan pendekatan legal dan pemeriksaannya pun kita menonjolkan justru peran satpol pp perempuan," ujarnya.
Oleh sebab itu, Anies berharap lebih mengedepankan sikap ramah masyarakat serta ulang tahun Satpol PP ke-68 bisa menjadi tonggak baru dalam perjalanan Satpol PP.
"Kita berharap sisi lain dari satpol pp yaitu sisi tegas tapi sopan, berani, tidak mudah menyerah, tetap dilakukan dengan tata adab yang baik, itu yang ingin kita tonjolkan," kata Anies.
"Dan kita berharap peringatan 68 tahun ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan penugasan satpol pp di DKI Jakarta," Anies menambahkan.
Lebih lanjut, Anies pun berharap peran satpol pp wanita dapat menjadi suasana baru di dalam dunia penertiban di Jakarta.
Baca Juga: Anies Minta Satpol PP Netral Saat Pilkada Berlangsung
"Kita akan khusus memberikan pelatihan karena kita melihat justru ada aspek lain yang terlewatkan bahwa satpol pp perempuan menjadi salah satu ujung tombak yang mudah-mudahan bisa membawa suasana baru di dalam penegakan, penertiban di Jakarta," harapnya.
Berita Terkait
-
Fraksi PSI Kritik Pemprov DKI: Subsidi Pangan Sulit Diakses, Stunting Masih Tinggi
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Pemprov DKI Siapkan 20 Armada Transjabodetabek Blok M-Badara Soetta, Tarif Mulai dari Rp2.000
-
Ralat Pernyataan, Kodam IV/Diponegoro Minta Maaf dan Akui Pria yang Foto dengan Anies Anggota Intel
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Panglima TNI Rombak Besar-besaran: 12 Jenderal AD Dimutasi, Salah Satunya Jampidmil
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Dapat Salinan Ijazah Jokowi Tanpa Sensor, Bonatua Jadi Ahli Meringankan Roy Suryo Cs Hari Ini
-
Membersihkan 'Telur-telur Busuk', Hashim Tegaskan Akan Ada Pejabat yang Dicopot Prabowo
-
ICW Bongkar Pengaruh Pemerintah Prabowo-Gibran ke Merosotnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
-
Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
-
KPU Serahkan Salinan Ijazah UGM Jokowi Tanpa Sensor, Roy Suryo Klaim Temukan Kejanggalan Baru
-
Fenomena Bulan Baru Bisa Picu Banjir Rob, 12 Wilayah Jakut Masuk Status Waspada hingga 16 Februari
-
Gus Ipul Jelaskan Penonaktifan BPJS PBI: Tidak Sepihak, Data dari Kepala Daerah
-
Merasa Dikriminalisasi, Roy Suryo dkk Ajukan Uji KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi