Suara.com - Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP Fredrich Yunadi mengungkapkan alasannya selalu terlibat perdebatan sengit dengan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama persidangan. Menurutnya, jaksa selalu memojokkannya selama proses persidangan termasuk saat dirinya mengajukan pertanyaan kepada saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
"Karena jaksa suka menyerang, pasti kita harus melawan dong," katanya di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/4/2018).
Mantan pengacara Setya Novanto tersebut menilai jaksa selalu menyebut dirinya mengancam saksi dalam persidangan. Dan terhadap tuduhan tersebut dia membantahnya dengan keras.
"Jaksa dalam hal ini saya disebut mengintimidasi saksi. Saya tidak mengintimidasi saksi. Saya hanya bertanya kira-kira saksi tahu nggak peraturannya? Masa sekarang jaksa nggak ngerti aturan? Dia memotong sepotong-sepotong kalimat," kata Fredrich.
Dia pun mencontohkan hal yang dituduhkan jaksa kepada dirinya. Dia menceritakan kejadian saat dirinya menanyakan kepada saksi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau Muhammat Toyibi.
"Contoh: penegak hukum boleh mengambil medical record tapi dengan izin dari pengadilan. Kata-kata itu dihilangkan. Berarti, dia memperkosa hukum? Jangan gitu lah. Apakah sekarang KPK punya hak untuk memperkosa hukum? Jangan dong, itu harus diluruskan," katanya.
Dia pun menilai tekhnik yang dipakai KPK seperti itu bertujuan untuk mendiskreditkan dirinya. Dia menilai hal seperti itu termasuk cara busuk dari jaksa KPK untuk memojokkannya.
"Jangan mendeskreditkan saya sepotong-sepotong. Ini adalah teknik busuk, tahu nggak. Saya kan sudah bilang tidak mau dengan cara kerja yang begitu, biar fair," tutupnya.
Fredrich tidak hanya hari ini berdebat dengan jaksa KPK. Pada persidangan sebelumnya, dia juga kerap berdebat karena jaksa kadang keberatan dengan bahasa yang digunakan Fredrich untuk memanggil para saksi.
Sebab, orang lain biasa mrmanggil para saksk dengan kata 'saudara saksi', Fredrich malah memanggilnya dengan kata 'situ'. Hal itu dinilai jaksa bukan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga diprotes lalu dilawan Fredrich hingga menimbulkan perdebatan diantara kedua pihak.
Dalam perkara ini, Fredrich Yunadi didakwa oleh Jaksa KPK menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang menyeret Novanto.
Fredrich disebut bekerjasama dengan Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan kesepakatan jahat untuk memanipulasi hasil rekam medis Setnov yang saat itu sedang diburu oleh KPK dan Polri.
Atas perbuatannya, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
Berita Terkait
-
Penyidik dan Jaksa Diperiksa Dewas Usai Tak Periksa Bobby Nasution, KPK Bantah Pelanggaran Etik
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus Eiger
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan