Suara.com - Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) belum diperlukan. Terutama dalam operasi penanganan teroris.
Ardi menganggap posisi Kopsusgab hanya bersifat sementara. Menurutnya meskipun pembentukan Kopsusgab TNI dapat dibentuk oleh Panglima TNI, akan tetapi tugas dari Kopsusgab hanya untuk operasi tertentu saja.
"Tetapi dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme belum diperlukan, apalagi kalau sampai dipermanenkan melalui keputusan presiden misalnya," kata Ardi di Sekertariat KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).
Selain itu, Ardi melihat apabila Kopsusgab tetap dijalankan untuk menangani masalah terorisme, maka harus ada dasar hukumnya. Ardi mengkhawatirkan adanya tumpang tindih dengan Polri dalam pembagian kewenangan serta tugas dalam operasi penanganan terorisme.
"Kekhawatiran kami adalah akan terjadi tumpang tindih dikemudian hari karena TNI terlibat secara terus menerus dalam penanganan terorisme. Bisa dikatakan juga akhirnya mengambil alih peran Polri dalam penanganan terorisme," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah menyiapkan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk penanggulangan terorisme di tanah air. Dia klaim sudah dapat restu dari Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, tugas Komando Operasi Khusus Gabungan nantinya akan dikomunikasikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Moeldoko menyebut komando tersebut tidak harus menunggu dikeluarkan keputusan presiden.
Lebih jauh Moeldoko mengatakan unsur yang ada divdalamnya terdiri dari pasukan khusus yang ada di TNI AD, AL, dan AU. Menurut Moeldoko, operasi ini dilakuakan untuk membuat masyarakat Indonesia nyaman dan tenang. Mengingat beberapa hari terakhir terjadi teror bom di sejumlah daerah Indonesia.
Selain itu, mantan Panglima TNI ini menilai beberapa hari ke depan diperkirakan masih ada aksi teror di tanah air. Hal ini dikarenakan aparat keamanan tengah melakukan operasi besar-besaran untuk mempersempit ruang gerak teroris.
Tidak hanya itu, TNI dan Polri juga dibantu dengan Badan Intelijen Negara. Operasi tersebut berperan khusus untuk membantu pihak kepolisian. Ia meminta pada masyarakat Indonesia untuk menyerahkan sepenuhnya pada aparat.
Berita Terkait
-
Kontras: Koopsusgab TNI Hanya Memperkeruh Suasana
-
Koordinasi dengan BNPT, DKI Pasang 300 CCTV untuk Asian Games
-
Teror Bom Beruntun, Indonesia Yakin Travel Advice Cepat Dicabut
-
Politisi PKS Takut TNI di Luar Batas Jika Tak Diatur UU Terorisme
-
LSM Minta HAM Tak Dijadikan Penghambat Penanganan Terorisme
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN