Polemik RUU KUHP, Kepala BPHN: Tak Ada Niat Lemahkan KPK

Suara.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Enny Nurbaningsih menyatakan, tidak ada rencana atau niat pemerintah untuk melemahkan Komisi Pemberian Korupsi (KPK) melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

"Jadi sebenarnya tidak ada keraguan sama sekali bahwa kami dengan KUHP yang baru nanti akan melemahkan kelembagaan KPK," ujar Enny saat menggelar konferensi pers di press room Kemenkumham, Gedung Ditjen Imigrasi, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

Ia menerangkan, ada penjelasan yang ditambahkan dalam Pasal 729. Dalam pasal tersebut, kata Enny, menerangkan tentang ketentuan peralihan yang menjelaskan kewenangan lembaga dan hukum acara masih berlaku.

"Di situ kita jelaskan, bahwa penjelasannya, yang dimaksud dengan yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum dalam ketentuan ini. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor sendiri juga menangani tindak pidana korupsi yg diatur dalam KUHP ini. Ini sangat jelas sekali tidak ada yang dikurangi," Enny menjelaskan.

Sementara Ketua Tim Perumus RUU KUHP Muladi mengatakan, isi Pasal 729 tidak pernah disinggung oleh KPK. Dalam pasal tersebut menerangkan aturan peralihan yang sangat penting.

"Yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini, maksudnya RKUHP ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang pidana khusus dalam undang-undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masing-masing," jelas Muladi.

Karena itu, Muladi memastikan kalau RUU KUHP disahkan, tidak akan mengganggu atau mengurangi kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di tanah air.

"Undang-undangnya juga sama, hanya rasionalisasi sedikit. Pemberatan malah ada. Jadi tidak ada maksud undang-undang ini mengurangi kewenangan, mengganggu kewenangan KPK," kata dia.

"Dalam Undang-Undang ini tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yg telah diatur dalam undang-undang masing-masing, ada KPK, ada BNN, ada PPATK, ada Komnas HAM," Miladi menambahkan.